Detail Berita


Dari Petisi Online Hingga Rencana Gugat ESDM ke PTUN, Warga Sangihe Tegas Tolak Tambang Emas


"Kepulauan Sangihe"
Sumber gambar: rpkp.org


Tanggal terbit: 14-06-2021

duniatambang.co.id - Penolakan tambang emas di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara kian memanas. Penolakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh warga Sangihe saja, hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang menandatangani petisi online “Sangihe Pulau yang Indah, Kami TOLAK Tambang!” di website change.org. Terpantau sejak sabtu (12/6) pukul 21.40, petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 75.796 orang.

Petisi tersebut dibuat oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan mereka sebagai Gerakan Save Sangihe Island (SSI) yang berisi tentang permintaan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada Presiden Jokowi. Dalam petisinya, mereka menjelaskan alasan atas penolakan tambang emas tersebut, diantaranya karena kondisi geologi seperti adanya gunung bawah laut yang dikhawatirkan akan memicu bencana alam dan dampak operasi tambang yang dapat merusak lingkungan hidup pulau tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar warga memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan petani.

Alasan lainnya adalah karena Pulau Sangihe hanya memiliki luas 736 Km2, sehingga berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 maka Pulau Sangihe termasuk kategori pulau kecil dan tidak boleh ditambang karena memiliki luasan kurang dari 2.000 Km2. Sehingga izin produksi yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba dengan luas konsesi sebesar 42.000 Hektar yang berarti mencakup setengah dari luasan Pulau Sangihe itu sendiri, ditolak tegas oleh Gerakan SSI.

Koordinator Gerakan SSI, Jull Takaliuang pada Sabtu (12/6) menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggugat ke Kementerian ESDM di PTUN Jakarta. Hal ini dikarenakan mereka akan lebih fokus dalam menindaklanjuti izin operasi produksi yang dikeluarkan oleh ESDM. Gugatan tersebut karena adanya pelanggaran hukum mengenai kategori luasan pulau yang tidak boleh ditambang.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, mengeluarkan ijin SK Produksi dengan nomor 163.K/MB.04/DJB/2021 untuk izin tambang emas di pulau Sangihe. Ridwan menyatakan bahwa pihaknya telah menjadwalkan pertemuan resmi terkait kegiatan Pertambangan TMS tersebut dengan pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pada sabtu (12/6). Beliau juga menambahkan bahwa dalam izin lingkungan yang dimaksud, lokasi yang akan digunakan dalam kegiatan operasi pertambangan oleh PT TMS hanya seluas 65,48 Ha dari total luas wilayah yang disebutkan 42.000 Ha.

Sebelumnya, Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong juga telah melakukan penolakan resmi dengan mengirimkan surat permohonan pembatalan izin operasi pertambangan emas di Kepulauan Sangihe kepada Menteri ESDM, Arifin Tasrif. Namun sayangnya, pada Rabu (9/6), beliau telah meninggal dunia dalam perjalanan pesawat rute Denpasar – Makassar. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena serangan jantung.

 

Penulis: Yuniar Novianti
Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !