Loading...
image

"Proses pemuatan batubara ke dump truck"
Sumber gambar: shutterstock.com

Dunia Tambang / 8 June 2021 / 0 Komentar

Minerba KESDM Perizinan 

Perizinan Minerba Resmi Dipindahkan ke Pusat pada Desember 2021

duniatambang.co.id - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Undang-undang Minerba terbaru tersebut resmi di berlakukan.

Lana Saria, selaku Direktur Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ESDM, dalam sosialisasi yang digelar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Selatan pada Sabtu (5/6/2021), mengatakan bahwa seluruh kewenangan perizinan akan dipindahkan ke pusat yang akan dimulai pada 10 Desember 2021.

Pernyataan tersebut berdasarkan adanya perubahan pada ketentuan pasal 35 yang sekarang mengatur tentang Perizinan Berusaha Usaha Pertambangan. Pada pasal 35 ayat 4 UU Minerba Nomor  3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pendelegasian tersebut berupa Izin Usaha Pertambangan untuk mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan di wilayah tersebut sampai 12 mil dari garis pantai.

Pada kegiatan sosialisasi UU Minerba tersebut, Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal juga memberikan pernyataan mengenai optimisme di sektor pertambangan yang diharapkan akan ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Dirjen Minerba mengatakan bahwa walaupun kewenangan perizinan tersebut telah dipindahkan ke pusat, namun pengawasan dan pembinaan di sektor tertentu akan diberikan ke pemerintah provinsi melalui pendelegasian kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dirjen Minerba telah memberikan arahan langsung kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk mempertahankan Dinas ESDM karena peran pemerintah daerah masih berperan penting dalam pengelolaan pertambangan di tiap daerah, mengingat UU Minerba tersebut memiliki sanksi tegas mengenai pemulihan lingkungan pascatambang.

 

Penulis: Yuniar Novianti

Editor: Ocky PR.

Tinggalkan Komentar

Hanya nama dan komentarmu yang akan ditampilkan. Login diperlukan untuk meninggalkan komentar