Detail Berita


Telah Dibahas Bersama Komisi VII DPR RI, Revisi PP 23/2010 Masih Saja Buntu



duniatambang.co.id – Imbas belum jelasmya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Mineral dan Batubara, harga saham emiten batubara terjun bebas pada perdagangan hari Selasa (9/7/2019). Hal ini semakin membuat pengusaha batubara menunggu ketidakpastian terkait perpanjangan PKP2B.

Baca juga: Revisi PP 23/2010 ‘Mandek’, Pengusaha dan Pekerja Tambang Batubara Galau

Revisi PP 23/2010 seolah menjadi benang kusut yang tarik ulur tak kunjung selesai. Komisi VII DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan pihak-pihak terkait. RDP dilaksanakan pada Senin (08/07/2019) kemarin.

Pertemuan tersebut dihadiri  oleh Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang diwakili langsung oleh Bambang Gatot. Dihadiri juga oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) yang di wakili Budi Gunadi Sadikin selaku Dirut. Serta Plh Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia-Indonesian Mining Association (API-IMA)  yang di wakili Djoko Widajatno.

Meski telah dibahas bersama-sama dalam RDP, Revisi PP 23/2010 belum membuahkan hasil yang menjanjikan. Revisi PP 23/2010 masih buntu belum menemui titik terang. BUMN masih teguh dengan pendiriannya bahwa tambang batubara yang akan jatuh tempo PKP2B harus ditawarkan kepada BUMN terlebih dahulu sebelum diberi perpanjangan. Sementara pemegang PKP2B generasi pertama yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat masih digantung dengan regulasi yang belum jelas.

Revisi PP 23/2010 ini sangat menentukan nasib pemegang PKP2B.  Ketidakjelasan Revisi ke-6 PP 23/2010 ini mengancam kelangsungan bisnis dan investasi pada perusahaan pemegang PKP2B. Meski diterjang isu ketidakpastian terkait revisi ke-6 PP ini, emiten batubara masih banyak diminati oleh pelaku pasar.

 

(MS)