Detail Berita


PT Krakatau Steel (KS) Bangkrut, Ribuan Karyawan Kena PHK



duniatambang.co.id - PT Krakatau Steel (KS) sedang melakukan upaya rekstrukturisasi organisasi berdasarkan surat Nomor 73/Dir.sdm-ks/2019. Surat tersebut berisi perihal Restrukturiasi Organisasi KS hingga tahun 2022. KS akan melakukan perampingan posisi menjadi 4.352 posisi. Akibatnya, dilakukan pengurangan pegawai berkisar  1.300 orang.

Perampingan dilakukan dengan tujuan memperbaiki kinerja perusahaan yang terhitung merugi selama tujuh tahun berturur-turut. Perampingan juga dilakukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Pihak manajemen memutuskan untuk melakukan penataan organisasi untuk menyelarasakan dengan strategi rencana jangka panjang perusahaan tahun 2018-2022.

Baca juga: Dirut Perusahaan Tambang Besar Bukan Berasal dari Sarjana Kebumian, Kok Bisa?

Program restrukturisasi tenaga kerja sudah dilakukan pada dua anak perusahaan KS, yaitu Pabrik Long Product dan PT Krakatau Wajatama (KWT) hingga Juni 2019. Meskipun belum ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara resmi, namun sejak 1 Juni lalu kegiatan mutasi karyawan dan pengurangan jam kerja telah dilakukan di dua anak perusahaan KS.

PT Krakatau Steel memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu PT. Krakatau Engineering, PT. Krakatau Bandar Samudra, KHI Pipe Industries, PT. Krakatau Wajatama, PT. Krakatau Medika (RSKM), PT. Krakatau Tirta Industri, PT. Krakatau Posco.s, PT. Krakatau Daya Listrik, PT. Krakatau Industrial Estate Cilegon, dan PT. Krakatau Information Technology.

Saat PHK membayangi pegawai asal Indonesia, pemerintah justru memperkerjakan Puluhan TKA untuk menguji peralatan pabrik blast furnace. Proyek blast furnace merupakan kerjasama konsorsium MCC CERI asal Tiongkok dengan anak perusahaan KS, PT. KS Engineering.  Pihak KS menyatakan bahwa keberadaan TKA Tionkok itu hanya bersifat sementara dengan alasan tenaga kerja lokal belum mampu untuk megoperasikan alat tersebut saat ini.

Ribuan buruh dari sejumlah anak perusahaan KS melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung teknologi PT KS. Aksi tersebut didasari atas penolakan rencana restrukturisasi yang dilakukan KS. Para buruh merasa cemas atas tindakan KS yang akan merampingkan jumlah pegawai berdampak terhadap PHK secara massal. Jika terjadi PHK besar-besaran, dikhawatirkan akan meningkatkan jumlah pengangguran dan angka kemiskiran akan bertambah terutama di Provinsi Banten.

 

(MS)