Detail Berita


Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang untuk Penggerak Ekonomi Berkelanjutan


"Dokumentasi Fokus Group Discussion "
Sumber gambar: Dokumentasi Via Zoom/AO


Tanggal terbit: 04-03-2021

duniatambang.co.id - Perhimpunan Ahli pertambangan Indonesia (PERHAPI) mengadakan forum group discussion (FGD) dengan tema lingkungan pada Rabu (03/03/2021). FGD ini bertujuan memberi masukan kebijakan dalam bentuk policy paper, rencana aksi dan realisasi yang akan disampaikan kepada stakeholders dan menghasilkan komitmen untuk pengembangan model percontohan (role model) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. FGD ini juga diharapkan dapat merumuskan konsep, strategi, desain dan realisasi pengembangan ekonomi berkelanjutan sebagai alternatif untuk mengoptimalkan kegiatan reklamasi, pasca tambang dan program PPM/CSR.

Acara dipandu oleh Prof. Dr. Ir. Rudy Sayoga Gautama selaku ahli pertambangan (Perhapi) dan juga dosen ITB. Turut mengundang pula Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin, M.Sc selaku Direktur Jendral Mineral dan Batubara sekaligus keynote speaker pada acara FGD ke-1 tersebut, beliau juga turut menyampaikan beberapa pernyataan persuasif bahwa perlu adanya upaya bersama yang dilakukan agar industri tambang tidak selalu berstigma negatif di pandangan khalayak, tantangan demi tantangan perlu untuk dihadapi dan ditelusuri penyelesaiannya. Seperti terkait isu lingkungan yang selalu dikhawatirkan,  seyogya nya kita sebagai pelaku industri pertambangan memiliki tindakan-tindakan preventif yang solutif terkait penanganan reklamasi dan pasca tambang serta program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Beliau juga menyebtukan bahwa  reklamasi dan pasca tambang sebaiknya dijadikan sebagai productive lanscape baik berbentuk revegetasi, area pemukiman, pariwisata, sumber air bersih, area budidaya dan sebagainya.

Acara ini dibagi menjadi dua sesi, di mana sesi pertama terdapat 3 narasumber yang akan menyampaikan pandangannya terkait dengan tema. Selanjutnya sesi kedua juga menghadirkan 3 narasumber yang akan membahas topik yang berbeda namun tetap terkait dengan tema. Pembicara pada sesi pertama di awali oleh Ir. Rizal Kasli, IPM selaku ketua umum Perhapi.

Rizal mengatakan bahwa terdapat beberapa peluang dan tantangan terkait pengelolaan lahan bekas tambang. Dimana peluang yang ada, bahwa banyak perusahaan yang masih dalam tahap operasional dan taat memenuhi kewajiban sesuai regulasi termasuk di dalamnya kewajiban reklamasi, pasca tambang dan PPM. Selain itu terdapat daerah yang kondusif untuk mengembangkan model sebagai percontohan bentuk reklamasi, pasca tambang dan PPM seperti kabupaten Kukar yang memiliki jumlah IUP aktif yang juga banyak.

Munculnya kegiatan sentra ekonomi baru di wilayah eks tambang dan sebagai peluang lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Namun dibalik peluang yang baik dan besar tentu masih ada tantangan yang perlu di hadapi. Terkait perlu adanya koordinasi dan dukungan lintas kementrian, lembaga, instansi, perusahaan dan institusi pendidikan dalam mewujudkan rencana implementasi program. Perlu pula membuat masterplan yang partisipatif dan komprehensif sehingga pemanfaatan lahan eks tambang menjadi agenda strategis dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, terkhususnya dalam bidang ekonomi dan ligkungan.

Selanjutnya narasumber kedua Prof. Dr. Ir. Ince Raden, juga sepakat bahwa lahan eks tambang berpotensi besar untuk di manfaatkan. Lahan tersebut secara teknis perlu di desain menjadi peruntukan yang produktif. Void yang ada pun menjadi potensi jika peruntukannya sesuai. Namun tantangan yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan peluang yang ada adalah perlunya perkuatan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan (pemerintah, perusahaan, masyarakat, organisasi profesi dan sebagainya) terkait pemanfaatan lahan bekas tambang tersebut.

Agung Hasanudin, S.Psi Ketua forum TJSP Kukar, menyebutkan terdapat kurang lebih 66 perusahaan yang aktif di Kabupaten Kukar saat ini. Beliau juga menyebutkan, berbagai survei membuktikan bahwa angka kemiskinan tertinggi itu berada di wilayah lingkar tambang, sehingga perlu adanya bentuk realisasi bantuan yang dilakukan sebagai wujud PPM serta menjalin sinergitas antar komponen kelembagaan yang penting.

Pada sesi kedua diawali oleh Dr. Eng. Ginting Jalu Kusuma, S.T., M.T. selaku pakar lingkungan ITB membahas topik terkait dengan tantangan harmonisasi PPM. Bapak Ginting menyebutkan bahwa dalam lingkup PPM yang harus diperhatikan terkait PIM (peningkatan indeks pembangunan manusia (hidup sehat, standar hidup layak, pengetahuan)).

Ginting menyebutkan bahwa terdapat target yang wajib diusahakan bagi para pemangku kepentingan seperti community relation, community services, community empowering serta self help (kemandirian). Terkait pengembangan ekonomi masyarakat lingkar tambang dengan mewujudkan kemandirian menjadi tolok ukur keberhasilan program yang diharapkan. Selain itu tujuan jangka panjang nya terhadap sektor ekonomi penggerak kehidupan masyarakat sekitar tambang agar tidak terciptanya karakter ketergantugan terhadap perusahaan tambang. Terkait dengan infrastruktur harus menunjang program PPM, pengembangan sosial, budaya, dan lingkungan serta pengembagan lembaga komunitas masyarakat untuk menunjang kemandirian PPM.

Tantangan yang timbul terkait pertimbangan skala ekonomi pengelolaan program PPM tersebut serta regulasi dan dukungan kebijakan yang seharusnya bersinergi dan komprehensif. Narasumber ke-5 juga memberikan pendapatnya terkait khusus pemanfaatan lahan bekas tambang, beliau adalah Ir. Budi Faisal, MAUD, MLA, Ph.D selaku pakar arsitektur lanskap dan pariwisata ITB. Bapak Budi menyatakan pula bahwa sektor pariwisata menyumbang devisa negara yang cukup besar. Selain itu pariwisata juga bentuk pengelolaan kelestarian alam dan budaya disamping untuk meningkatkan nilai tambah dan melestarikan kawasan lahan eks tambang tersebut. Sekaligus membentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan pariwisata dan pasca tambang (Community based tourism).

Narasumber ke-6 yaitu Dr. Ir. Ambar Kusumandari, M.E.S selaku kepala sub direktorat KKN UGM menyatakan terkait peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi berbasis lahan bekas tambang. Seperti terkait peluang serta tantangan adalah perlu adanya sinergi kolaborasi antar setiap pemangku kepentingan seperti Pemda, masyarakat, perguruan tinggi, perusahaan dan lainnya dalam menjalankan program tersebut. Kegiatan KKN pun juga bisa menjadi peluang pemanfaatan dalam membantu mewujudkan program reklamasi, pasca tambang serta PPM/CSR.

Sehingga dari FGD ke-1 ini dapat ditarik kesimpulan dan saran bahwa secara teknis pemanfaatan lahan eks tambang sangat mungkin untuk diwujudkan. Namun yang harus menjadi fokus utama dalam pengembangan program ini adalah terkait permasalahan isu yang kritis pada regulasi, kebijakan, kewenangan maupun izin dan koordinasi dari satu atau lebih sektor. Serta perlu nya setiap perusahaan menjadikan masyarakat mandiri dalam mengembangkan sistem perekonomiannya agar di akhir ketergantungan tersebut dapat di atasi. Dan semua peran harus turut andil seperti para stakeholders, perusahaan, masyarakat, pemerintahan, badan pengurus kebijakan atau regulasi, perguruan tinggi serta berbagai organisasi profesi agar terciptanya program serta sasaran akhir yang berkesinambungan dengan target yang ingin dicapai dari masing-masing pemangku kepentingan.

 

Penulis : Annisa Octaviane

Editor : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar
Komentar Berita
  1. Khusus 50 orang pertama. Pilih dan Klaim hadiah nya sekarang juga !!! "Siapa cepat, Dia dapat" Cek link berikut : mltd-idn(,)com/387b3


Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !