image

"Ilustrasi penambangan sulfur"
Sumber gambar: gettyimages.com

Dunia Tambang / 25 January 2021 / 0 Komentar

IPR 

Aceh Godok Rencana Legalkan Pertambangan Rakyat

duniatambang.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah menggodok rencana soal pelegalan pertambangan rakyat. Adapun, kebijakan itu akan diwujudkan dengan membuat sebuah regulasi baru atau peraturan daerah (qanun) mengenai pertambangan rakyat tersebut.

Salah satu alasan utama pihak DPRA untuk melegalkan pertambangan rakyat itu adalah karena selama ini mereka memiliki prinsip bahwa apapun itu yang bisa memberikan keuntungan kepada rakyat, maka harus diizinkan oleh pemerintah, selama tidak berdampak pada kerugian lingkungan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRA Irpannusir. Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa sebenarnya sudah selayaknya bahwa pemerintah harus membuat peraturan soal pertambangan yang bisa digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan secara tradisional.

Bagi Irpannusir, kebijakan tersebut nantinya bisa memberikan keuntungan secara langsung kepada masyarakat, bukan hanya kepada sekelompok pengusaha yang biasanya menggunakan peralatan berat yang bisa merusak lingkungan.

Dari informasi yang didapatkan pihaknya, selama ini sudah banyak sekali kegiatan pertambangan rakyat yang tersebar di wilayah Aceh. Beberapa di antaranya terdapat di daerah Kabupaten Gayo Lues, Pidie, Aceh Barat, Aceh Tenggara, hingga Nagan Raya yang dilakukan secara tradisional.

Pihaknya menekankan bahwa pertambangan rakyat itu patut untuk segera dilegalkan, terutama di daerah yang memiliki potensi emas. Asalkan, kegiatan pertambangan tersebut tidak menggunakan peralatan berat seperti yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar dan berdampak pada adanya kerusakan lingkungan di sekitar area tambang. Karena menurutnya jika sudah menggunakan alat-alat berat, maka masyarakat kecil akan terpinggirkan, kalah dengan mereka yang memiliki modal besar.

Secara prinsip, pihaknya memberikan dukungan dan setuju serta akan segera menerbitkan regulasi baru agar pertambangan rakyat tersebut bisa menjadi legal. Meski demikian, saat ini rencana yang sedang digodok itu masih belum dimasukkan ke program legislasi daerah (Prolegda) prioritas tahun 2021. Karena untuk hal tersebut masih membutuhkan pengkajian dan observasi ke lapangan secara langsung terlebih dahulu.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Umar RP.

Tinggalkan Komentar

Hanya nama dan komentarmu yang akan ditampilkan. Login diperlukan untuk meninggalkan komentar