Detail Berita


Urgensi Seorang CPI Berdasarkan Regulasi Pemerintah



duniatambang.co.id – CPI atau Competent Person Indonesia merupakan penanggung jawab yang bertindak sebagai validator dan “penjamin” laporan eksplorasi, sumberdaya, dan cadangan suatu pekerjaan. Dalam posisinya, peran CPI sebagai penanggung jawab dipertegas dalam Peraturan Dirjen Minerba 569K Tahun 2015 Tentang Penetapan Standard Nasional Indonesia dan Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia Dalam Pelaporan Hasil Kegiatan Eksplorasi, Estimasi Sumberdaya, dan Estimasi Cadangan Mineral dan Batubara dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827K 30 MEM Tahun 2018.

Baca juga: Mengenal Pentingnya Peran CPI Pada Pertambangan

Peraturan Dirjen Minerba 569K Tahun 2015 menjelaskan peran dan tugas CPI sebagai pembuat dan penandatanganan laporan dari hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya, dan cadangan. Penjelasan ini tertoreh dalam Bab III Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 6 Ayat 1 dan 2.

Selain peran CPI, Peraturan tahun 2015 ini juga menetapkan bahwa dalam pembuatan laporannya format dari laporan harus mengikuti kode KCMI sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 5 ayat 2. Kode KCMI yang digagas dan dibuat oleh Indonesia sendiri merupakan salah satu dari tiga belas kode CRIRSCO.

Kepmen 1827K MEM Tahun 2018 menjelaskan perlunya ada seorang CPI dalam personel untuk melakukan operasi pertambangan sebagai penanggung jawab pembuatan laporan. Ketetapan ini terterah pada Lampiran II Pedoman Pengelolaan Teknis Pertambangan pada bagian Ketentuan Umum, Sub bagian Personel, poin pertama.

Dapat ditelaah dalam kedua regulasi ini, CPI bertindak sebagai penandatanganan Laporan CP (Competent Person) yang meliputi Laporan Kegiatan Eksplorasi, Laporan Estimasi Sumberdaya, dan Laporan Estimasi Cadangan.  Laporan CP merupakan salah satu pendukung dari pembuatan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan). Dijelaskan pada Permen ESDM No.25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Mineral dan Batubara pada pasal 53 ayat 1 ditetapkan bahwa untuk melakukan ekspor RKAB Tahunan merupakan berkas yang diperlukan untuk evaluasi dan persetujuan Menteri untuk melakukan hal tersebut.

Peran CPI dalam pertambangan telah dipertegas dan berlandaskan terhadap dua produk hukum. Dijelaskan pada kedua regulasi ini bahwa CPI memiliki tugas sebagai penanggung jawab laporan dan sebagai salah satu personel dalam suatu pengelolaan teknis pertambangan. 

(FPL)