Detail Berita


Tanggapi KPK Cabut IUP di Kaltim, Isran Noor: Daerah Pahit, Pusat Juga Pahit



duniatambang.co.id - Rabu (26/06/19), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Gubernur dan bupati serta walikota se-Kaltim mengadakan pertemuan dalam rangka penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi. Penandatangan ini dilakukan untuk pemberantasan dan perbaikan di Kalimantan Timur yang bersih dari tindak-tanduk korupsi.

KPK juga menyinggung mengenai banjir yang terjadi di Kalimantan Timur salah satunya disebabkan oleh banyak tambang ilegal yang beroperasi. Gubernur Kaltim, Isran Noor, mengakui kegiatan pertambangan di Kaltim banyak menimbulkan persoalan dan ada banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah.

Tambang ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait. KPK meminta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk melakukan pengawasan yang ekstra terhadap IUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jika ditemui adanya IUP ilegal, maka seharusnya IUP tersebut dicabut.

Baca jugaRevisi PP 23/2010 ‘Mandek’, Pengusaha dan Pekerja Tambang Batubara Galau

Isran Noor juga mengatakan bahwa KPK mempunyai peran penting dalam membantu pemerintah daerah dalam menata perizinan tambang. Isran Noor juga berharap  aktivitas tambang ilegal tidak merugikan daerah dan negara.  “Kalau KPK mau cabut semua IUP, tidak apa-apa. Kalau daerah pahit, pusat juga pahit”, ungkap Isran Noor, dikutip dari Prokal.co pada Minggu (30/06/17).

Dalam menjalankan tugasnya, KPK dibantu oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi laporan perpajakan perusahaan pertambangan di Kaltim. Dengan dicabutnya IUP ilegal diharapkan Kaltim menjadi Provinsi kaya sumber daya alam yang mampu memberikan keuntungan baik bagi daerah maupun pusat.

 

(MS)