Detail Berita


Revisi PP 23/2010 ‘Mandek’, Pengusaha dan Pekerja Tambang Batubara Galau



duniatambang.co.id – Dilanda polemik revisi ke-6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Mineral dan Batubara masih menjadi topik kusut yang buntu. Perpanjangan IUPK PT Tanito Harum yang dibatalkan oleh Kementerian ESDM lebih dari seminggu yang lalu membuat panik dan galau pemilik kontrak PKP2B yang akan jatuh tempo.

(Baca jugahttps://duniatambang.co.id/Berita/read/122)

Perpanjangan IUPK PT Tanito Harum dicabut akibat adanya surat dari KPK (Komisi Pemberantasa Korupsi) kepada Presiden Jokowi yang juga diberikan copy-nya kepada Menteri Kementerian ESDM. Tidak hanya para pemegang PKP2B yang panik, para pekerja perusahaan tambang batubara yang akan tajuh tempo juga dibuat resah dan ‘deg-degan’. Para pekerja perusahaan tersebut dilema mengenai kelanjutan karir mereka apakah akan putus jika PKP2B tidak diperpanjang.

Revisi PP 23/2010 ini sudah ‘mandek’ selama 9 bulan belum diresmikan oleh Presiden Joko  Widodo. Pemegang PKP2B yang akan jatuh tempo perlu kejelasan investasi karena dikhawatirkan para investor dari luar membatalkan investasi untuk usaha batubara kepada perusahaan yang bersangkutan. Pengusaha tambang batubara berharap pemerintah segera memberikan kepastian agar mereka dapat menentukan langkah kedepan yan akan diambil.

Adapun perusahaan yang akan jatuh tempo kontrak PKP2B pada tahun 2019-2025 adalah PT Tanito Harum (2019), PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Indonesia (2022) , PT Kideco Jaya Agung (2022). dan PT Berau Coal pada tahun 2025.

(Baca jugahttps://duniatambang.co.id/Berita/read/107)

Dikutip dari CNBC Indonesia pada Selasa (25/06/19), Bambang Gatot Ariyono, Dirjen Minerba Kementerian ESDM mengatakan, bahwa belum ada perusahaan yang mengajukan perpanjangan PKP2B.  “Meski regulasi terkait revisi ke-6 PP 23/2010 masih diproses, perusahaan tetap dapat mengajukan perpanjangan”, pungkas Bambang.

 

(MS)