Detail Berita


Kontrak Jasa Penambangan Batubara Pasca Revisi UU Minerba


"Ilustrasi palu sidang"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 16-11-2020

duniatambang.co.id - Investasi pertambangan merupakan investasi yang memiliki modal yang tinggi khususnya untuk biaya alat berat, teknologi, keahlian dan tenaga kerja. Untuk melakukan efisiensi dan mengurangi risiko dalam melakukan kegiatan produksi, perusahaan pemegang Izin Usaha Operasi Produksi (IUP OP) mengalihkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan jasa pertambangan. Adapun kegiatan pertambangan yang dialihkan kepada kontraktor jasa pertambangan bisa mencakup seluruh kegiatan pertambangan dari tahapan penyelidikan umum sampai reklamasi, termasuk kegiatan penambangan sepanjang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai ruang lingkup kegiatan penambangan terdapat dalam ketentuan Pasal 15  Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 yang menentukan bahwa Kegiatan Penambangan terdiri atas:

a. pengupasan lapisan (stripping) tanah penutup dan/atau batuan penutup;

b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan

c. Pengangkutan Mineral atau Batubara.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) asal 15  Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tersebut,  pemegang IUP hanya dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pertambangan untuk kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup dan/atau batuan penutup (“striping overburden) dan kegiatan pengangkutan hasil galian saja. Sedangkan penggalian atau pengambilan mineral atau batubara (mineral/coal getting) harus dilakukan sendiri oleh pemegang IUP OP.  

Pasal 56 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM 7 Tahun 2020”) mengatur bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Penambangan, Pemegang IUJP hanya dapat menerima pekerjaan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup dari Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. Sedangkan pekerjaan pengangkutan minerba dapat diberikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan (“IUP OPK Angkut dan Jual) dengan kontrak kerjasama pengangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Permen ESDM 25/2018 atau diserahkan kepada perusahaan pemegang izin usaha jasa pertambangan.

Dalam praktik, ketentuan larangan pelaksanaan pekerjaan mineral/coal getting oleh pihak lain (kontraktor) disiasati dengan pembuatan kontrak sewa alat berat antara pemegang IUP OP dengan kontraktor. Biasanya kontraktor yang ditunjuk adalah kontraktor yang sama dengan kontraktor pekerjaan striping overburden untuk meniadakan biaya atau hambatan koordinasi antar kontraktor. Dalam kontrak sewa tersebut, diatur pula ketentuan bahwa operator dan personil alat berat juga disediakan oleh kontraktor sehingga tersirat pelaksanaan mineral/coal getting memang dilakukan oleh kontraktor.

Sejarah Pengaturan Usaha Jasa Pertambangan Bidang Penambangan

Pasal 124 (3) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (“UU 4/2009”) mengatur jenis-jenis usaha jasa pertambangan antara lain:

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

1) penyelidikan umum;

2) eksplorasi;

3) studi kelayakan;

4) konstruksi pertambangan;

5) pengangkutan;

6) lingkungan pertambangan;

7) pascatambang dan reklamasi; dan/ atau

8) keselamatan dan kesehatan kerja.

b konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :

1) penambangan; atau

2) pengolahan dan pemurnian.

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa jenis usaha jasa pertambangan khusus untuk bidang penambangan (serta pengolahan dan permurnian) hanya dibatasi untuk kegiatan konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan saja tanpa pelaksanaan. Lahirnya ketentuan dan undang-undang tersebut melarang perusahaan-perusahaan usaha jasa pertambangan untuk melaksanakan pekerjaan penambangan dari pemegang IUP atau IUPK.  

Terbitnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara (“Permen ESDM 28/2009”) sebagai salah satu peraturan turunan dari UU 4 Tahun 2009  mulai membuka kesempatan pelaku usaha jasa pertambangan untuk melaksanakan pekerjaan penambangan. Pasal 10 ayat 1 Permen ESDM 28/2009 menentukan bahwa Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian. Namun, kegiatan penambangan dapat diserahkan kepada pemegangan izin usaha jasa pertambangan dengan batasan hanya untuk kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan penutup dan pengangkutan mineral atau batubara (Pasal 10 ayat 2 Permen ESDM 28/2009).

Permen ESDM 28/2009 diubah melalui Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 (“Permen ESDM 24/2012”). Materi pokok yang ditambahkan oleh Permen adalah pembagian pengusahaan jasa pertambangan menjadi dua kelompok yaitu Usaha Jasa Pertambangan dan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.Usaha Jasa Pertambangan meliputi bidang usaha yang sama pada ketentuan Pasal 124 (3) huruf b UU 4/2019. Sedangkan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti merupakan usaha jasa selain Usaha Jasa Pertambangan yang memberikan pelayanan jasa dalam mendukung kegiatan usaha pertambangan. Lampiran I B Permen ESDM 24/2012 tersebut memuat 38 (tiga puluh delapan) bidang yang dikategorikan sebagai Usaha Jasa Pertambangan Non Inti, termasuk di dalamnya konstruksi sipil, pemasok bahan bakar, dan penyewaan peralatan pertambangan. Izin usaha yang harus didapat oleh Pelaku Usaha Jasa Pertambangan adalah Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), sedangkan Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti harus mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Berbeda dengan Permen ESDM 28/2009, Pasal 10 ayat 2 Permen ESDM 24/2012 mengatur bahwa Pemegang IUP atau IUPK dapat memberikan pekerjaan penambangan untuk perusahaan Usaha Jasa Pertambangan terbatas (hanya) untuk kegiatan pengupasan lapisan (stripping) batuan/tanah penutup, tidak ada penyebutan kegiatan pengangkutan mineral atau batubara. Pasal 10 ayat 6 mengatur Pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan peralatan milik perusahaan pemegang SKT (Pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti) melalui mekanisme penyewaan alat berat. Hal ini membuka anggapan bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan penambangan lainnya seperti coal/mineral getting dan pengangkutan dapat dilakukan dengan skema peminjaman alat berat dengan perusahaan pemegang SKT.

Permen ESDM 28/2009 dan perubahannya tersebut akhirnya dicabut melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (“Permen ESDM 34/2017”). Permen itu juga telah dicabut dan yang berlaku saat ini adalah Permen ESDM 7 Tahun 2020. Sampai saat ini pengaturan mengenai Jasa Penambangan diatur dalam Permen ESDM 7 Tahun 2020 dan Permen ESDM 25 Tahun 2018.

Pengaturan Pasca Revisi UU Nomor 3 Tahun 2020

UU 3 Tahun 2020 memberikan definisi IUJP sebagai izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan. Definisi itu sama dengan definisi yang ada dalam Permen ESDM 7 Tahun 2020. Definisi tersebut memberikan batasan bahwa IUJP hanya diberikan hanya untuk kontraktor untuk pekerjaan pertambangan inti saja.

UU 3 Tahun 2020 juga mengubah ketentuan Pasal 124 UU 4 Tahun 2009 mengenai Usaha Jasa Pertambangan. Dalam UU 4 Tahun 2009, bidang Penambangan hanya bisa masuk dalam pekerjaan konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan. Sedangkan dalam UU 3 tahun 2020, bidang penambangan masuk ke dalam pekerjaan pelaksanaan. Perubahan ketentuan itu membuat para pelaku usaha jasa pertambangan beranggapan bahwa seluruh kegiatan penambangan (termasuk kegiatan coal/mineral getting) dapat diserahkan kepada pemegang IUJP. Namun, kita tetap harus menunggu Peraturan Pemerintah turunannya yang sampai saat ini belum terbit.

Apabila Peraturan Pemerintah mengatur bahwa ketentuan coal/mineral getting dapat diberikan kepada kontraktor pemegang IUJP, praktisi hukum pertambangan dapat membuat kontrak jasa penambangan secara lebih jelas, komprehensif serta integratif antara kegiatan stripping dengan mineral/coal getting,  tanpa harus menyiasatinya dengan kontrak penyewaan alat berat lagi.

 

Penulis : Indra Wahyu Pratama (Praktisi Hukum Pertambangan)

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !