Detail Berita


Ramai Dibahas, Ini Yang Dimaksud Dana Ketahanan Cadangan


"Ilustrasi Uang"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 09-10-2020

duniatambang.co.id - Undang-Undang No.3 Tahun 2020 mengenai Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa mereka yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), wajib menyediakan dana ketahanan cadangan pada setiap kegiatan operasi dan produksi.

Lalu jika merujuk pada Pasal 112A Undang-Undang No. 3 tersebut, adapun kegunaan dari dana ketahanan cadangan nantinya untuk kegiatan penemuan cadangan yang baru. Akan tetapi secara lebih luas mengenai ketentuan dari dana ketahanan cadangan ini diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Kemudian mengenai besaran dana ketahanan cadangan akan diusulkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dilaksanakan secara tahunan. Lebih lanjut mengenai ketentuan ini, akan diatur dalam Peraturan Menteri.

Meski sedang ramai diperbincangkan, masih banyak yang belum benar-benar bisa mengerti dan memahami mengenai dana ketahanan cadangan ini. Lantas, seperti apa yang dimaksud dengan dana ketahanan cadangan tersebut?

Menurut Djoko Widajatno Soewanto, selaku Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia, dalam ekonomi mineral dana ketahanan cadangan ini bisa disebut juga dengan depletion. Ini merupakan sebuah metode yang memiliki fungsi guna mengurangi pembayaran pajak bersama dengan nilai amortisasi dan depresiasi yang dikurangkan pada EBITDA.

Secara teoritis, Djoko Widajatno menerangkan bahwa besarnya sekitar 3 sampai 5 persen dari total laba perusahaan. Akan tetapi dana tersebut disimpan di rekening yang dimiliki perusahaan.

Sebagai informasi dana ketahanan cadangan ini bisa dianggap merupakan langkah uji coba dari pemerintah. Sehingga metodenya belum banyak dikenal dalam sistem akuntansi pertambangan yang ada di Indonesia.

Sejauh ini dari pihak pemerintah memang belum memutuskan berapa besaran dana ketahanan cadangan yang diwajibkan kepada perusahaan tambang. Namun sejumlah usulan muncul dari berbagai kelompok usaha tambang, seperti Asosiasi Geologi dan Pertambangan. Pihaknya mengusulkan kepada pemerintah bahwa dana ketahanan cadangan yang bisa dikenakan yakni sebesar 1 persen dari laba yang dicatatkan perusahaan.

Di sejumlah negara yang sudah maju industri dan perekonomiannya, jumlah besaran dana ketahanan cadangan yang mereka terapkan bisa mencapai angka 2,5 persen sampai dengan 10 persen dari jumlah laba bersih perusahaan.

Pemerintah pun mengaku kemungkinan besar pihaknya akan melihat skala dari perusahaan terlebih dahulu sebagai faktor penentu. Sehingga aturan tersebut nantinya tidak akan mengganggu arus kas perusahaan. Dengan demikian, bisa saja perusahaan berskala besar akan dikenakan kewajiban menyediakan dana ketahanan cadangan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang berskala kecil.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !