Detail Berita


Erick Thohir Minta ANTAM Kelola Wilayah Bekas Tambang Grasberg


"Penambangan di PT Freeport Indonesia"
Sumber gambar: ptfi.co.id


Tanggal terbit: 28-09-2020

duniatambang.co.id - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku telah melayangkan surat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Hal tersebut diketahui terkait keputusan Erick Thohir yang meminta PT Aneka Tambang untuk mengelola areal bekas tambang di Grasberg, Papua yang sebelumnya dikelola oleh PT Freeport Indonesia.

Adapun alasan di balik keputusan Erick Thohir memilih PT Aneka Tambang untuk mengelola lahan bekas tambang PT Freeport Indonesia itu karena PT Aneka Tambang diketahui memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak. Namun hingga saat ini perusahaan tersebut hanya menjual produk emas, tetapi tidak memiliki lahan tambang emas sendiri.

Bagi Erick, kondisi saat ini prospek emas sangat tinggi untuk menjadi suplai yang besar, didukung oleh harga yang juga sangat baik. Oleh karena itu, pihaknya optimis untuk memberanikan diri mengelola lahan bekas tambang milik Freeport tersebut.

Erick menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan perombakan secara besar-besaran pada jajaran direksi PT Aneka Tambang. Pasalnya, jajaran direksi sebelumnya dianggap tidak dapat memenuhi Key Performance Indicator (KPI) yang sudah dicanangkan sebelumnya.

Di sisi lain, PT Freeport Indonesia sendiri mengatakan jika pihaknya telah melakukan proses restorasi pada lahan bekas galian tambang Grasberg tersebut. Kegiatan restorasi dilakukan perusahaan, setelah pihaknya memastikan tidak akan ada lagi kegiatan di kawasan tersebut.

Baca juga: Potensi Cadangan Freeport Masih Cukup Besar Hingga 2052

Lebih lanjut, operasional itu sudah dilakukan perusahaan sejak awal operasional pertambangan dilakukan, hingga operasional berakhir secara keseluruhan.

Sementara itu, sejumlah asosiasi pertambangan nasional memberikan tanggapan mereka atas keputusan Erick Thohir tersebut. Perhapi misalnya, menyebut jika wilayah bekas Kontrak Karya (KK) yang dikembalikan kepada negara dari Freeport, bisa dijadikan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) serta Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK). Sehingga nantinya PT Aneka Tambang bisa diprioritaskan untuk mendapat hak pengelolaan Blok Wabu.  

Namun nantinya proses operasional yang dihadapi oleh PT Aneka Tambang dalam mengelola Blok Wabu, bukan berarti akan nihil halangan. Justru akaan banyak tantangan yang dihadapi, mengingat daerah tersebut belum memiliki sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai.

Seperti yang diketahui, Blok Wabu berada di tengah-tengah Pulau Papua sehingga jarak dari laut sebagai moda transportasi utama sangat jauh. Oleh sebab itu, PT Aneka Tambang diharuskan mengembangkan infrastruktur di sana, kemudian pengelolaanya bisa dilakukan dengan metode Roster.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Faris Primayudha

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !