Detail Berita


Medco Sebut Dampak Positif UU Minerba


"Ilustrasi palu sidang"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 18-09-2020

duniatambang.co.id - Saat ini pemerintah tengah menyiapkan berbagai langkah pelaksanaan UU Minerba yang sudah disahkan pada 10 Juni 2020 lalu, yakni berupa Peraturan Pemerintah (PP). Rupanya, kehadiran UU Minerba ini mendapatkan sambutan hangat dari sejumlah perusahaan tambang, salah satunya adalah PT Medco Energi Internasional.

Baca juga: PP Minerba Baru, Ada Aturan Divestasi Via Bursa Saham

Pihak Medco Energi Internasional menyebut bahwa UU Minerba bisa memberikan dampak positif pada kelangsungan industri pertambangan nasional. Adapun yang dimaksud Medco dalam hal ini adalah adanya jaminan kepastian usaha dan juga kemudahan dalam operasional perusahaan.

Medco selama ini memang lebih dikenal bergerak dalam bidang industri migas dan energi. Namun kini pihaknya juga mulai fokus dalam pengembangan ke bidang pertambangan, setelah melakukan akuisisi tambang tembaga milik PT Newmont Nusa Tenggara di tahun 2016 silam.

Medco secara khusus dalam hal ini berbicara mengenai dampak UU Minerba terhadap pembangunan smelter. Bagi perusahaan, peraturan sebelumnya terasa sangat memaksa dan sepihak agar perusahaan tambang dapat menginvestasikan dalam pembangunan smelter. Mereka menilai keberadaan smelter memang penting, namun tidak semua hasil tambang membutuhkan pengolahan melalui smelter, sehingga jika dipukul rata tentu akan sangat memberatkan.

Sementara itu, pemerintah tengah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah yang nantinya digunakan sebagai aturan pelaksana UU Minerba tersebut. Dari dokumen RPP itu diketahui setidaknya ada 202 pasal, dan rancangan ini ditargetkan bisa ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah pada bulan September ini.

Secara garis besar, RPP ini akan mengatur sejumlah permasalahan yang muncul seperti kewenangan penerbitan izin, agar semakin jelas antara kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Provinsi nantinya hanya akan berwenang dalam pengurusan izin berupa sertifikasi standar dan juga izin berusaha saja. Sementara sisanya seperti IUP, IUPK hingga IPR akan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

 

Penulis :  Edo Fernando

Editor   : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !