Detail Berita


Inilah Ketentuan Divestasi Saham Bagi IUP dan IUPK Asing dari Bocoran PP Minerba Terbaru


"Display of stock market"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 10-09-2020

duniatambang.co.id - Pemerintah menetapkan kewajiban divestasi bagi pemegang saham asing sebesar 51% yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang No.3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) untuk memperjuangkan kedaulatan atas sumber daya mineral dan menarik perhatian investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk aturan pelaksanaannya, berdasarkan dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diperoleh seperti dikutip Rabu (9/9/2020), tahapan dan besaran pelaksanaan divestasi berbeda-beda disesuaikan dengan jenis izin usahanya dan pelaksanaan hilirisasi minerbanya.

Pada Pasal 139 dalam RPP ini disebutkan bahwa “pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing wajib melakukan divestasi saham sebesar 51% kepada peserta Indonesia secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau badan usaha swasta nasional.”

Kewajiban divestasi saham tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi pertambangan terbuka dan tidak terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau kegiatan pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara, maka proses divestasi sebagai berikut:

- Tahun ke-10 sebesar 10%

- Tahun ke-11 sebesar 20%

- Tahun ke-12 sebesar 30%

- Tahun ke-13 sebesar 40%

- Tahun ke-14 sebesar 51%

Tahun divestasi tersebut terhitung sejak mulai berproduksi.

2. Untuk metode tambang terbuka dan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara, maka tahapan divestasi bisa dimulai lebih lama yakni pada tahun ke-15 sejak berproduksi. Tahapan divestasi direncanakan sebagai berikut:

- Tahun ke-15 sebesar 10%

- Tahun ke-16 sebesar 20%

- Tahun ke-17 sebesar 30%

- Tahun ke-18 sebesar 40%

- Tahun ke-19 sebesar 51%

Tahun divestasi tersebut terhitung sejak mulai berproduksi.

3. Untuk tambang bawah tanah, tapi tidak terintegrasi dengan hilirisasi mineral atau batu bara, maka tahapan divestasi sebagai berikut:

- Tahun ke-13 sebesar 10%

- Tahun ke-14 sebesar 20%

- Tahun ke-15 sebesar 30%

- Tahun ke-16 sebesar 40%

- Tahun ke-17 sebesar 51%

Tahun divestasi tersebut terhitung sejak mulai berproduksi.

4. Untuk tambang bawah tanah dan juga terintegrasi fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau pengembangan dan pemanfaatan batu bara, maka proses divestasi bisa dimulai dari tahun ke-18. Berikut rinciannya:

- Tahun ke-18 sebesar 20%

- Tahun ke-19 sebesar 40%

- Tahun ke-20 sebesar 51%.

Tahun divestasi tersebut terhitung sejak mulai berproduksi.

Dalam RPP itu pun diatur bahwa “Pemegang IUP dan IUPK wajib menawarkan divestasi saham secara langsung kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).”. Bagi pihak yang ditawarkan tersebut harus menyatakan minatnya 60 hari kalender setelah tanggal penawaran.

Pemerintah pusat melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ kota, BUMN, dan/atau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan untuk menyatakan minat atau tidak berminat serta penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli, melalui ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemerintah tidak berminat atau tidak memberikan jawaban terhadap penawaran divestasi saham, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota diberikan hak untuk membeli saham divestasi.

2. Dalam hal pemda provinsi dan pemda kabupaten/ kota tidak berminat atau tidak memberikan jawaban terhadap penawaran divestasi saham, maka BUMN dan BUMD diberikan hak untuk membeli saham divestasi.

3. Dalam hal BUMN dan BUMD tidak berminat atau tidak memberikan jawaban terhadap penawaran divestasi saham, saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dengan cara lelang.

4. Dalam hal penawaran divestasi saham kepada badan usaha swasta nasional tidak ada yang berminat, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia.

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal pada pemegang IUP dan IUPK setelah pelaksanaan divestasi saham, maka saham divestasi tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari jumlah saham sesuai dengan kewajiban divestasi saham. Selain itu, pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya lebih dari 49% dimiliki oleh asing dapat melakukan pengalihan saham asing kepada pihak lain sebelum jangka waktu pelaksanaan kewajiban divestasi saham. Pengalihan saham dapat dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan saham asing wajib terlebih dahulu ditawarkan kepada BUMN. Lalu BUMN dalam jangka waktu 30 hari kalender harus memberikan jawaban tertulis atas penawaran saham asing.

2. Dalam hal BUMN tidak berminat atau tidak memberikan jawaban tertulis dalam jangka waktu tersebut, maka pemegang IUP dan IUPK dapat mengajukan persetujuan pengalihan saham asing kepada Menteri.

3. Tata cara divestasi saham diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri sesuai bunyi Pasal 141.

 

Penulis : Dartwin

Editor   : Ocky PR.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !