Detail Berita


Sejarah Tambang Timah Bangka, dari Masa Sriwijaya hingga PT Timah Tbk


"Tambang Timah di Bangka Belitung"
Sumber gambar: republika.co.id


Tanggal terbit: 05-09-2020

duniatambang.co.id - Indonesia adalah negara penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Sebanyak 20% - 30% pasokan timah dunia berasal dari Indonesia dan hampir 95% timah yang ditambang dan diproses di Indonesia berasal dari Provinsi  Bangka-Belitung (Babel).

Penambangan timah di Babel memiliki linimasa sejarah yang tidak singkat. Sejarah mencatat bahwa timah bangka setidaknya sudah menjadi komoditas ekspor sejak masa pendudukan Inggris di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam—yang pada masa itu menguasai Kepulauan Babel—pada awal abad ke-19. Pada masa itu, timah Babel ditambang dengan teknik tradisional oleh masyarakat setempat menggunakan peralatan seadanya, seperti dulang, pacul, sekop dan cangkul.

Meski demikian, ada banyak bukti sejarah lain yang mengungkapkan bahwa timah Babel sudah digali dan dimanfaatkan sejak jauh sebelum itu. Jika benar demikian, lantas siapakah orang-orang yang pertama kali menambang timah di Babel, dan bagaimana dinamika tambang timah di Babel selama ini?

 

“Vanka”, Asal Nama Bangka

Dalam buku Pengaruh Kebudayaan India dalam bentuk Arca di Sumatera yang ditulis oleh Bambang Budi Utomo, arkeolog senior Indonesia, Kerajaan Sriwijaya pernah meletakkan prasasti kutukan mereka di Bangka. Prasasti batu bernama Prasasti kota Kapur tersebut bertahun 686 Masehi. Peletakannya di Bangka diduga merupakan bagian dari bentuk penaklukan Sriwijaya terhadap Bangka, yang pada masa itu menjadi pintu masuk ke pusat Kerajaan Sriwijaya di pedalaman Sungai Musi, Sumatera Selatan.

Namun Bambang Budi Utomo, penulis buku tersebut memiliki asumsi tambahan. Konon penaklukan Bangka oleh Sriwijaya juga berkaitan dengan penguasaan sumber daya timah. Prasasti Kota Kapur sendiri dibuat sebagai bentuk penertiban bagi masyarakat pribumi yang pada masa itu telah membangun pemukiman sendiri di Pulau Bangka, sehingga sangat mungkin jika timah Bangka sudah mulai digali oleh manusia penghuni Bangka sejak abad ke-7 saat prasasti tersebut ditulis.

Hal tersebut turut didukung dengan penemuan berbagai artefak kerajaan Sriwijaya di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumsel pada kebakaran lahan gambut tahun 2018 lalu. Kebakaran lahan gambut tersebut menampakkan harta peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang ditaksir berasal dari masa Dinasti Yuan. Beberapa di antaranya berupa lempengan-lempengan timah yang ditulisi huruf sansekerta, berisi kutukan atau mantra. Temuan arkeologis ini memperkuat teori jika Kerajaan Sriwijaya sudah memanfaatkan keberadaan timah Babel untuk menciptakan media tulis, disamping serat kayu, gading dan kertas.

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Bahauddin, Bangka termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang. Sultan menaruh perhatian esktra terhadap Bangka karena hasil timahnya merupakan komoditas yang cukup menguntungkan Palembang. Usaha Sultan Mahmud Bahauddin dalam memanfaatkan potensi tambang timah Bangka mendapat tantangan dari beberapa pihak, termasuk kaum lanun (perompak), kerajaan tetangga seperti Lingga, bahkan kongsi dagang Eropa seperti East India Company (EIC) milik Inggris dan Vereenigde Oost Compagnie (VOC) milik Belanda yang rakus.

Pada tahun 1722, VOC membeli timah Bangka dari Kesultanan Palembang dan membujuk Sultan Bahauddin untuk menjual timah Bangka kepada VOC secara monopoli. Inilah awal mula campur-tangan VOC dalam perdagangan timah dan lada di wilayah Palembang. Palembang menjual timah bangka dengan jumlah rata-rata 20.000 pikul (1 pikul = 62,5 kilogram) pada medio tahun 1730 – 1740. Tahun 1776, nilai transaksi tersebut meningkat seiring kontrak Palembang – VOC yang diperbarui, menjadi 30.000 pikul per tahun. Setiap pikul timah tersebut dihargai 13,5 ringgit di Palembang dan 15 ringgit di Batavia (Jakarta).

Kenyataannya, dalam realisasinya, VOC tidak pernah mendapatkan perolehan timah sesuai dengan nilai kontrak. Hal tersebut ternyata disebabkan oleh adanya penyelundupan timah oleh pegawai VOC itu sendiri kepada pihak lain. Mereka menjual timah selundupan kepada Inggris maupun Tiongkok yang rela membayar timah tersebut dengan harga lebih mahal. Timah pada saat itu adalah logam berharga yang jumlahnya sangat berlimpah di Bangka, sehingga penjualan secara monopoli kepada VOC agaknya tidak masuk akal bagi bangsa lain yang mencari timah, seperti Tiongkok. Kerajaan Tiongkok pada masa itu membutuhkan timah untuk membuat pembungkus tembakau, wadah penyimpan teh dan berbagai perabotan rumah tangga.

Selain Belanda, pihak lain yang terobsesi untuk menguasai timah Bangka adalah kaum lanun atau bajak laut. Kata lanun berasal dari kata “Illanun”, bangsa yang diduga berasal dari Moro atau Zulu di selatan Filipina. Setidaknya ada dua serangan lanun ke Bangka yang tercatat pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1792 dan 1795. Pada masa yang sama, Kerajaan Lingga dari Kepulauan Riau juga pernah melancarkan dua serangan ke Bangka untuk menguasai tambang timah Bangka. Kepemimpinan Sultan Muhammad Bahauddin pada masa ini benar-benar diuji dengan keberadaan pada penyerbu tersebut. Semua serangan lanun dan Kerajaan Lingga dapat dipatahkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga hegemoni timah Bangka masih dipegang oleh Palembang.

Pada tahun 1810, Inggris melalui Thomas Stamford Raffles mulai melakukan manuver untuk mendekati Sultan Palembang demi mendapatkan akses terhadap timah Bangka. Demi melancarkan tujuan tersebut, Raffles meminta Sultan Palembang (saat itu Sultan Mahmud Badaruddin II) untuk mendepak Belanda dan VOC dari Palembang, lalu mengalihkan monopoli timahnya kepada Inggris. Raffles bahkan mengirimi sultan beberapa pucuk senjata untuk membantu sultan mengusir Belanda. Akan tetapi, Sultan Mahmud Badaruddin justru mengusir orang Belanda dari Palembang tanpa bekerjasama dengan Inggris, kemudian menolak permintaan Inggris untuk mengalihkan monopoli perdagangan timah kepada mereka. Atas tindakan sultan yang “berani” tersebut, Inggris pun menggempur Palembang pada 1812 dan memukul mundur Sultan Mahmud Badaruddin II ke pedalaman Sumsel. Inggris kemudian mengangkat paksa Ahmad Najamuddin II, adik kandung Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan pengganti, lalu memaksanya untuk menandatangani perjanjian yang melepaskan Bangka untuk menjadi koloni Inggris, terhitung sejak Mei 1812.

Seiring dengan Konvensi London pada tahun 1814, Inggris pun diperintahkan untuk menyerahkan seluruh daerah kolonialnya di Hindia Belanda kepada Belanda. Namun hal akuisisi daerah jajahan tersebut agak macet untuk Bangka, mengingat obsesi Raffles untuk menduduki Bangka selama-lamanya sangatlah tinggi. Inggris baru menghentikan kolonialisasinya akan Bangka pada tahun 1816.

Namun alih-alih diberikan kepada Belanda, Bangka justru diambil kembali oleh Palembang. Kesultanan Palembang memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Bangka pada masa itu untuk memaksimalkan perdagangan timah secara terbuka tanpa ada monopoli dari pihak manapun. Belanda pun kembali ke Palembang untuk “menghukum” Sultan Mahmud Badaruddin II. Palembang dan Belanda sempat terlibat perang besar hingga 3 kali sejak tahun 1819 hingga 1821, sampai akhirnya Palembang kalah dan hak perdagangan dan pengolahan timah Bangka dipegang secara penuh oleh Belanda. Belanda kemudian mulai membangun pertambangan timah dan melakukan penambangan timah secara besar-besaran menggunakan teknologi mereka dan tenaga buruh tambang yang diimpor dari Tiongkok.

Masyarakat Tionghoa dalam “Kubangan” Timah Babel

Ada banyak masyarakat peranakan Tionghoa yang bermukin di wilayah Bangka dan Belitung saat ini, dan keberadaan mereka erat kaitannya dengan penambangan timah di masa lalu. Konon orang Tionghoa adalah kaum pertama yang melakukan penambangan timah di Bangka dan belitung. Jejak paling jauh dari penambangan timah di Bangka bahkan dapat ditemukan pada alat penambangan tradisional yang berasal dari abad ke-5 yang saat ini disimpan sebagai inventaris Museum Timah Indonesia (MTI) di Bangka. Bukti fisik itu membuktikan jika penambangan timah di Babel sudah dilakukan jauh lebih dulu dari kedatangan Inggris dan Belanda di Bangka pada abad ke-18.

Proses pertambangan timah di Bangka dan Belitung itu sendiri berjalan di jalur yang berlainan. Pada 1668 dan 1672, seorang ondercoopman atau agen VOC yang bernama Jan De Harde mengunjungi kedua pulau tersebut, namun gagal menemukan sumber keuntungan komersial yang signifikan. Tambang-tambang timah di Bangka baru dibuka oleh Belanda ratusan tahun setelah itu.

Masyarakat Tionghoa baru mengambil peran yang lebih masif dalam penambangan timah Bangka pada awal abad ke-19. Belanda yang menduduki Palembang—termasuk Bangka yang saat itu berada di bawah kekuasaan Palembang—mendatangkan buruh tambang dalam jumlah besar ke Bangka dan Belitung yang seluruhnya merupakan orang-orang peranakan atau Tionghoa Hakka totok yang didatangkan dari empat bandar besar di Tionghoa  Selatan: Hongkong, Guangzhou, Xiamen, dan Shantou. Mereka mendirikan pinyin (kongsi usaha atau serikat pekerja) berdasarkan kekerabatan (di Bangka) dan profesionalitas (di Belitung). Impor buruh itu menentukan komposisi etnik. Pada 1865, ada sekitar 2 ribu kuli Cina yang bekerja di tambang-tambang timah di Belitung, dan tujuh tahun kemudian jumlah itu menjadi 4 ribu. Tahun 1920, terdapat hampir 29 ribu orang Tionghoa (42% dari populasi) di Belitung dan sebagian besarnya ialah kuli kontrak.

Para kuli tambang di Bangka pada umumnya tidak membawa istri saat mereka didatangkan ke Bangka, sehingga mereka menikahi penduduk bumiputera, baik penduduk asli Bangka, Jawa maupun Bali. Dengan kata lain, Tionghoa di Bangka adalah masyarakat peranakan sebenarnya, yaitu penduduk dengan darah campuran Tionghoa dan pribumi. Sementara itu, Tionghoa di Belitung datang pada pertengahan abad ke-19 beserta istri-istri mereka. Mereka menjadi peranakan berdasarkan orientasi hidup, karena terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya antara penduduk setempat dan pendatang Tionghoa tanpa melalui  perkawinan. Contoh pembauran budaya tersebut terdapat pada cara berpakaian dan bahasa. Peranakan Tionghoa Bangka berbicara dengan bahasa Melayu-Bangka yang khas bercampur kata-kata dialek Hakka, sementara peranakan Tionghoa di Belitung berbahasa Hakka murni yang dibagi dalam “bahasa ibu” dan “bahasa ayah”, dimana kaum perempuan berbahasa ibu dengan nada khas dan bercampur bahasa Melayu dan lelaki berbahasa ayah atau Hakka murni.

Di Bangka, menurut Heidhues dalam Bangka Tin and Mentok Pepper (1992), buruh-buruh tambang itu didatangkan sejak tahun 1710. Pertambangan timah di Bangka dan di Belitung dikelola secara berbeda. Di Bangka, setiap awal tahun, para kuli timah menerima uang muka gaji. Sedangkan di Belitung para kuli dibayar hanya setelah mereka bekerja, sesuai hasil yang mereka peroleh. Setelah bekerja selama tiga tahun, jika tak mempunyai utang, mereka berhak mengajukan diri untuk dipulangkan ke Tiongkok dengan biaya Maskapai. Belitung juga mendirikan rumah sakit untuk para pekerja jauh lebih dulu ketimbang Bangka.

Pasang-surut Timah Babel di Pasar Dunia

Popularitas timah sebagai logam berharga sempat mengalami pasang-surut seiring dengan waktu. Permintaan timah dunia biasanya turun drastis pada masa perang dan resesi ekonomi, seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II, lalu kembali naik saat perang berakhir.

Dalam rentang 1875 hingga 1891, produksi timah Belitung menyamai Bangka, sekalipun luas tambang timah di Bangka tidak mencapai setengah dari wilaya tambang di Belitong. Selain itu, hasil kerja per penambang Belitong pun relatif lebih tinggi. Setiap tahun, Maskapai menyumbangkan 750 ribu gulden untuk perbendaharaan Hindia Belanda.

Industri timah di Babel baru surut pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II, dimana harga timah dunia anjlok. Banyak buruh Tionghoa yang menambang timah pada masa itu memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka. Peranakan Tionghoa yang bertahan di Babel pun berangsur mulai beralih pekerjaan dengan menanam lada, salah satu komoditas pertanian andalan Bangka dan Belitung.

Saat Jepang mendarat di Belitung pada tahun 1942, kehidupan buruh tambang semakin memburuk. Banyak diantara mereka yang kabur ke pedalaman hutan dan menanam singkong untuk bertahan hidup. Tahun 1943, lebih dari 2.800 ribu kuli Tiongkok dikirim ke Palembang untuk bekerja di ladang-ladang minyak, sementara ribuan lainnya, bersama kuli-kuli dari etnis lain, dipaksa membangun lapangan terbang di dekat Tanjung Pandan pada 1944 – 1945.

Barulah pada 18 Oktober 1945, setelah Jepang kalah perang, sejumlah perwakilan Maskapai Belitong mendarat di Tanjung Pandan, Belitung. Hanya butuh tiga hari bagi pihak maskapai untuk kembali menjalankan penambangan timah di Belitung. Belitung merupakan salah satu wilayah pertama di Indonesia yang kembali ke tangan Belanda tanpa peralihan kekuasaan yang diatur Sekutu.

Belanda segera membentuk sejumlah kesepakatan dengan penguasa-penguasa lokal Belitung. Tapi, tak lama berselang, Pasukan pro Republik Indonesia dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dari Bangka datang, lalu mengkonfrontir Belanda yang ada di Belitung.  Belanda berhasil menangkal serangan pasukan pro republik Indonesia, lalu mendirikan pemerintahan otonom mereka sendiri di Belitong untuk memulihkan perekonomian dan melancarkan penambangan timah. Namun sikap masyarakat Tionghoa di Belitung pada saat itu sudah berbeda. Mereka tidak memutuskan memihak Indonesia yang baru merdeka maupun Belanda yang kembali menjajah. Kaum Tionghoa justru mengibarkan bendera kelompok nasionalis Tiongkok. Sikap tersebut beranjak dari kesadaran politis masyarakat Tionghoa Belitung. Daya tawar pekerja tambang timah pun meningkat. Bahkan pada 29 April 1946, mereka dipayungi pinyin melakukan mogok kerja dan menuntut kenaikan upah, pengurangan jam kerjaserta libur pada setiap tanggal 1 Mei. Keski sebagian tuntutan mereka dipenuhi, tensi antara Maskapai Belitong dan serikat pekerja tambang Belitong pun makin memanas seiring dengan waktu. Maskapai Belitong menolak keluarga aksi pendemo dari rumah sakit, menahan subsidi beras serta mencabut kembali pinjaman sepeda dari para buruh Tionghoa yang mengadakan demonstrasi. Hal tersebut berujung dengan ribuan orang Tionghoa Belitung yang meninggalkan bukan hanya maskapai, tetapi juga Pulau Belitung  tersebut pada tahun berikutnya.

Maskapai Belitung bukan hanya menguasai tambang timah. Mereka membangun saluran listrik, air, telepon dan rumah sakit yang mereka bangun, sehingga masyarakat Belitung pun, lambat-laun menjadi begitu bergantung dengan keberadaaan maskapai itu sendiri.

Pada 1949, Indonesia mengambil alih operasional Maskapai Belitung dan mengganti nama maskapai tersebut menjadi PN Tambang Timah Belitung pada tahun 1958. Perusahaan ini kemudian dilebur dengan PN Tambang Timah Singkep di Pulau Singkep, Kepulauan Riau, menjadi PN Tambang Timah, dan di kemudian hari berubah lagi menjadi PN Timah.
Dampak Ekologis Penambangan Timah

Di abad ke-21, semenjak industri teknologi dunia mulai aktif memproduksi gawai berlayar sentuh seperti ponsel, tablet dan beberapa jenis laptop, pasar timah dunia mulai menggeliat kembali. Timah adalah logam yang diperlukan untuk menyolder komponen-komponen gawai berlayar sentuh. Sebanyak 52% hasil produksi timah Bangka dipergunakan untuk menyolder papan sirkuit dan komponen smartphone, tablet dan laptop yang diproduksi di seluruh dunia saat ini. Sisanya, timah ini juga dimanfaatkan oleh untujk membuat komponen kendaraan bermotor, kaleng, kemasan makanan dan piring di seluruh dunia. Industri gawai yang terus berkembang menuntut kembali mendongkrak harga timah dunia, yang kemudian membuat timah kembali ditambang secara aktif, baik oleh perusahaan milik negara, PT. Timah, maupun oleh masyarakat Babel.

Kebutuhan dunia akan timah yang ditambang di Babel tidak diimbangi dengan perawatan lingkungan yang baik. Moratorium perusahaan tambang swasta membuat banyak masyarakat Babel menambang timah secara ilegal, karena tidak ada lagi perusahaan yang mengeksploitasi timah di Babel—kecuali PT. Timah milik Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, masyarakat Babel bukan hanya menambang timah dari di daratan Babel, tetapi juga dari dasar lautan.

Data dari Kementerian Pertambangan dan energi menunjukkan jka hingga saat ini, antara 30% hingga 40% penduduk Babel masih aktif melakukan penambangan timah, baik untuk perusahaan tambang maupun secara “ilegal”. Pertambangan tersebut ilegal bukan hanya karena tidak berizin, tapi lebih dari itu, kerap melibatkan tenaga kerja anak. Beberapa penambangan timah oleh masyarakat juga berlangsung di dalam hutan yang harusnya dilindungi. Selain itu, pertambangan timah ilegal juga tidak dilengkapi protokol kemananan yang sesuai dengan prosedur penambangan, sehingga tidak jarang memakan korban jiwa karena kecelakaan kerja.

Pada masa kepemimpinan presiden kedua Indonesia, Soeharto, penambangan timah di Babel dilakukan oleh satu perusahaan milik negara, PN Timah dan satu perusahaan swasta, Kobatin. Namun sejak masa reformasi, pemerintah lokal memperoleh kekuatan lebih lewat desentralisasi daerah untuk dapat mengelola aset wilayahnya sendiri. Pemprov Sumsel (pada masanya, Babel merupakan bagian dari Sumsel) dan kemudian Pemprov Babel (setelah Babel menjadi provinsi sendiri) membuka izin penambangan bagi puluhan perusahaan pertambangan lain yang ingin menambang timah di Babel.

Eksploitasi tambang timah tanpa prosedur pertambangan yang baik pun tentu saja menimbulkan dampak ekologi yang serius. Ceruk-ceruk sisa penggalian timah dibiarkan begitu saja, menyisakan kawah yang digenangi air yang terkontaminasi limah dan logam berat. Proses pencucian timah dengan cairan kimia telah mencemari tanah dan saluran air tawar yang ada di berbagai tempat di Babel. Lebih lanjut, pencemaran lingkungan akibat aktivitas tambang yang masif berdampak terhadap rusaknya habitat ikan dan terumbu karang di perairan Babel. Pemerintah Indonesia pun memberlakukan moratorium untuk mencegah penerbitan izin penambangan timah baru dan mencegah perpanjangan izin penambang timah yang masih berlangsung hingga saat ini.

Langkah tersebut cukup dilematik, mengingat produksi timah di Babel masih menjadi kontributor utama bagi pendapatan daerah Babel. Sebelumnya, pemerintah belum menyediakan cukup banyak rencana cadangan untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul pasca penambangan, ataupun pasca penambangan dihentikan.

Data BPS menunjukkan jika industri pengolahan timah adalah kontributor utama terhadap pendapatan daerah pada tahun 2017 (78,02%), diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Singapura dan Australia menjadi tujuan ekspor utama bagi industri timah Babel dengan nilai ekspor sebesar USD1,44 miliar hanya dalam periode Januari hingga Oktober 2017.

Meski tampak menjanjikan, ketergantungan tunggal Provinsi Babel kepada timah dapat membayakan nasib provinsi itu sendiri di masa mendatang. Produksi timah secara kumulatif telah mengalami penurunan tren dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa faktor diduga menjadi penyebabnya, antara lain pelemahan nilai jual timah di pasar dunia yang berimbas kepada tipisnya margin keuntungan PT. Timah (TINS) perusahaan milik negara yang saat ini mengelola timah Babel. Hal tersebut, ditambah pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia, membuat neraca PT. Timah masih berada dalam posisi rugi. PT. Timah melakukan berbagai manuver untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya adalah dengan mengurangi total produksi tahunannya. Timah menargetkan produksi timah mereka tahun ini sebesar 55.000 metrik ton, jauh di bawah produksi tahun 2019 lalu sebesar 67.704 ton. Pengurangan produksi tersebut dilakukan untuk menganulir berkurangnya permintaan timah dunia, sehingga dengan berkurangnya jumlah timah di pasaran dunia, maka harga timah PT. Timah diharapkan akan menjadi lebih stabil.

Resolusi Babel dalam Mengurangi Ketergantungan akan Timah

Pemprov Babel sendiri sejak 2016 lalu mulai melirik potensi ekonomi dari sektor lain, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan yang digadang-gadang akan menjadi motor perekonomian Babel yang berikutnya setelah pertambangan. Pemprov Babel juga menjadikan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari sektor pariwisata. Bahkan pada Maret tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo menetapkan Tanjung Kelayang sebagai salah satu dari 10 destinasi wisata prioritas berkat objek wisata baharinya yang eksotis.

Tanjung Kelayang bukan satu-satunya objek wisata yang menarik bagi turis. Tripadvisor, situs perjalanan terbesar di dunia merekomendasikan Sungailiat, salah satu kabupaten di Babel, termasuk beberapa Klenteng Budha yang bersejarah di sana, Gua Maria serta beberapa pantai lokal yang ada di sekitarnya. Pemprov juga menargetkan Sungailiat, beserta destinasi wisata lainnya di Tanjung Gunung, Bangka Tengah, akan menjadi KEK berikutnya dalam beberapa tahun ke depan.

Fakta menarik lainnya tentang Provinsi Babel adalah, tambang timah di Bangka dan Belitung  ternyata masih memiliki cadangan bahan tambang selain timah yang cukup menjanjikan dan belum dieskploitasi, yaitu thorium. Thorium adalah mineral bawaan yang diperoleh dari proses ekstraksi timah. Thorium tergolong mineral radioaktif yang merupakan alternatif lebih aman bagi lingkungan dalam membangkitkan tenaga listrik. PT. Timah pada tahun 2015 lalu telah mulai mengembangkan pilot project demi mengekstraksi thorium dalam jumlah besar, dan kini Pemprov Babel telah melakukan konsolidasi dengan ThorCon International Pte. Ltd untuk berinvestasi dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) pertama di Indonesia. Teknologi ThorCon dalam mengolah thorium menjadi tenaga listrik dinilai memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Rencananya ThorCon akan membangun PLTT 500 MW tanpa menggunakan APBN. Jika berhasil, maka bukan hanya Babel berpotensi memperoleh sumber pendapatan baru di bidang tambang selain timah, tetapi masyarakatnya juga dapat memiliki akses listrik dengan tarif yang lebih murah dan ramah lingkungan dibandingkan listrik bertenaga uap yang dimotori oleh batubara.

 

Penulis : Ahmad Redho Nugraha

Editor   : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !