Detail Berita


KPK Kirim Surat ke Presiden, Menteri ESDM Cabut Perpanjangan IUPK PT Tanito Harum



duniatambang.co.id - Setelah 9 bulan Kementerian ESDM mengajukan revisi ke-6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara belum juga mendapatkan tanda tangan dari Presiden. Hingga kini, revisi ke-6 PP 23/2010 tersebut menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Pasalnya, Menteri ESDM mencabut perpanjangan kontrak IUPK yang diberikan kepada PT Tanito Harum yang sebelumnya telah diberikan pada Januari lalu.

Dalam rapat bersama Komisi VII DPR, di Jakarta, Kamis (20/6/2019), Menteri ESDM membatalkan  perpanjangan kontrak PKP2B PT Tanito Harum. Pembatalan tersebut dengan alasan revisi ke-6 PP 23/2010 yang belum rampung karena sampai saat ini belum diresmikan oleh Presiden. Kemudian alasan berikutnya karena permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatalkan perpanjangan IUPK tersebut setelah Menteri ESDM menerima copy tembusan surat yang dikirim oleh KPK kepada Presiden Jokowi Dodo terkait revisi PP tersebut.

PT Tanito Harum adalah salah satu perusahaan tambang batubara generasi pertama habis masa kontrak pada 2019-2025. Kontrak PKP2B PT Tanito Harum berakhir pada 14 Januari lalu dan telah memperoleh perpanjangan IUPK selama 20 tahun yang berlaku sampai tahun 2039.

Menurut KPK, perpanjangan IUPK yang diberikan oleh Dirjen Minerba kepada PT Tanito Harum selama 20 tahun itu tidak sesuai dengan regulasi yang telah ada. Seharusnya, PKP2B yang habis masa kontrak menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dan harus ditawarkan terlebih dahulu kepada BUMN. KPK juga menegaskan revisi ke-6 ini harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Minerba.

Selain PT Tanito Harum, ada 6 perusahaan tambang batubara pemegang PKP2B Generasi pertama yang akan jatuh tempo, yaitu PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kaltim Prima Coal (2021), PT Adaro Energy Tbk (2022), PT Multi Harapan Utama (2022), PT Kideco Jaya Agung (2023), dan PT Berau Coal (2025).

(MS)