Detail Berita


Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia


"Pekerja survei pada lokasi tambang batubara"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 13-08-2020

duniatambang.co.id - Kegiatan pertambangan mineral dan batubara (minerba) memiliki risiko yang lebih besar atas terjadinya kecelakaan kerja, dan timbulnya penyakit akibat pekerjaan pertambangan. Sehingga perlu dilakukan pemenuhan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap Permen ESDM No 38 Tahun 2014.

Permen ESDM No 38 Tahun 2014 memuat tentang Sistem Menejemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba, sehingga perlu implementasi dan evaluasi terukur terhadap program kerja K3 pertambangan yang bersifat mandatory/wajib tersebut.

SMKP wajib dilaksanakan bagi setiap perusahaan yang memiliki IUP, IUPK, IUP Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian, KK, PKP2B, dan IUJP, serta SKT. Di mana secara terukur harus dilakukan audit internal maupun eksternal, agar mutu pelaksanaan SMKP tetap dalam keadaan sesuai standar, sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya.

Dasar pemenuhan SMKP adalah sebagai suatu jaminan perusahaan pertambangan terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja pada setiap kegiatan operasional pertambangan, yang semestinya aman, efisien dan produktif.

Hal tersebut dimulai dengan ketepatan elemen awal SMKP, yaitu secara berurutan :

1. Kebijakan

Kebijakan yang disusun mulai dari perencanaan, isi kebijakan, penetapan, komunikasi kebijakan dan tinjauan kebijakan harus sesuai dengan keadaan lapangan, sehingga dapat diimplementasikan secara total dan maksimal.

2. Perencanaan

Perencanaan dimulai dengan penelaahan awal, manajemen risiko, identifikasi kepatuhan terhadap peraturan, penetapan tujuan, sasaran dan program, serta rencana kerja hingga anggaran yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan K3 tambang.

3. Organisasi atau Personel

Dalam hal ini perusahaan harus mampu menunjukkan KTT (Kepala Teknik Tambang) atau PJO (Penanggung Jawab Operasional). Selain itu harus memiliki tim tanggap darurat, pengawas operasional dan tehnik, tenaga tehnik khusus pertambangan, komite keselamatan pertambangan, bukti pelatihan dan pendidikan serta kompetensi, hingga administrasi anggaran keselamatan pertambangan, dan sebagainya.

4. Implementasi

Implementasi meliputi pelaksanaan pengelolaan operasional, lingkungan kerja, kesehatan kerja, KO pertambangan, bahan peledak, keadaan darurat, perancangan dan rekayasa, penyediaan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan sebagainya.

5. Evaluasi

Evaluasi SMKP berupa pemantauan dan pengukuran kinerja, inspeksi keselamatan pertambangan, kepatuhan aturan, penyelidikan kecelakaan/ kejadian berbahaya/ penyakit akibat pekerjaan, administrasi keselamatan pertambangan, audit internal dan tindak lanjut pada temuan ketidaksesuaian.

6. Dokumentasi

Dokumentasi wajib berupa penyusunan manual SMKP Minerba, pengendalian dokumen, pengendalian rekaman, dan penetapan jenis dokumen dan rekaman.

Enam poin budle elemen di atas harus disesuaikan dengan keadaan lapangan, sehingga kebijakan memiliki kapabilitas yang tinggi untuk dipatuhi, yang mengakibatkan tingkat kepatuhan meningkat signifikan, dan tercapainya tujuan akhir  yaitu pengurangan bahkan tidak adanya laporan kejadian kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan atau kejadian berbahaya di tempat kerja.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor   : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !