Detail Berita


ESDM: Tahun ini Pemerintah Targetkan Reklamasi Tambang Seluas 7.000 Hektare


"Reklamasi tambang"
Sumber gambar: beritasatu.com


Tanggal terbit: 20-07-2020

duniatambang.co.id - Reklamasi lahan tambang menjadi salah satu isu krusial yang menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok target realisasi reklamasi lahan tambang pada tahun ini seluas 7.000 hektar. Jika dibandingkan dengan realisasi reklamasi pada tahun sebelumnya, target yang dipatok ESDM tahun ini memang lebih kecil. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, realisasi reklamasi lahan tambang mencapai 8.295 ha. Dari total realisasi tersebut, seluas 6.545 ha merupakan reklamasi izin tambang pemerintah pusat dan 1.080 ha untuk reklamasi izin tambang dari gubernur.

Pelaksana Tugas Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Sujatmiko menjelaskan bahwa dari total target reklamasi tambang seluas 7.000 hektare tersebut terdiri dari reklamasi bekas lahan tambang dari para pemegang izin KK/PKP2B/IUP pemerintah pusat (menteri) seluas 6.000 ha. Sedangkan seluas 1.000 ha merupakan target reklamasi dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) daerah yang diterbitkan gubernur.

Selain itu, pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mencanangkan untuk dapat mengubah lahan bekas tambang menjadi lahan sumber energi baru terbarukan. Dimana nantinya akan menerapkan konsep energy back to energy. Pemerintah pada saat ini memiliki tiga jenis pemanfaatan yang sudah dipetakan yaitu pengembangan biofuel, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Photovoltaic dan untuk pengembangan biomassa. 

Lebih lanjut, Sujatmiko pun menjelaskan jika target yang dipatok pemerintah terkait dnegan kegiatan reklamasi mengacu pada data dokumen rencana reklamasi perusahaan. Dirinya pun menjelaskan bahwa pemerintah cukup optimis bahwa realisasi reklamasi lahan tambang dapat mencapai target yang dipatok bahkan dapat lebih tinggi. Pemerintah pun kini menjadikan reklamasi sebagai salah satu pertimbangan penting dalam evaluasi perpanjangan izin tambang perusahaan dan menjadi bahan evaluasi setiap tahun saat perusahaan mengajukan RKAB.

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Faris Primayudha

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !