Detail Berita


Menteri BUMN dan ESDM Belum Satu Suara dalam Revisi PP 23/2010 tentang Luas Wilayah dan IUPK



Tanggal terbit: 15-06-2019

Duniatambang.co.id - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Mineral dan Batubara merupakan bentuk turunan implementasi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Minerba. Seperti diketahui, revisi ke-6 PP 23/2010 ini dilakukan sehubungan akan berakhirnya tempo PKP2B perusahaan-perusahan besar batubara pada generasi pertama yaitu PT Tanito Harum, PT Arutmin Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Multi Harapan Utama,  PT Adaro Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, dan PT Berau Coal.

Sayangnya, pada revisi ke-6 PP 23/2010 tersebut masih menggantung. Dalam surat resmi Menteri BUMN, Rini, pada 1 Maret 2019 lalu kepada Menteri Sekretaris Negara agar menangguhkan revisi ke-6 PP 23/2010 untuk dikaji dan disempurnakan lagi. Di dalam surat tersebut Rini meminta agar BUMN sebagai perpanjangan tangan negara bisa mendapatkan hak kelola tambang batubara yang akan jatuh tempo PKP2B dan luas wilayah pertambangan tidak melebihi 15.000 hektar.

Belum menemui kesepakatan, draft RPP revisi ke-6 PP/2010 belum diserahkan kepada Presiden untuk ditandangani. Kemudian Kementerian Sekretariat Negara mengembalikan draft revisi ke-6 PP/2010 tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk dikaji kembali yang diberitakan oleh kontan.co.id pada Jumat, 14 Juni 2019.

Akar dari belum bertemunya kata sepakat terhadap revisi ke-6 PP 23/2010 ini adalah Menteri BUMN dan Menteri ESDM yang belum satu suara. Menteri ESDM, Ignasius Jonan menegaskan bahwa revisi ke-6 PP 23/2010 dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional dan kepastian mengenai usaha pertambangan bagi perusahaan tambang batubara yang jatuh tempo PKP2B agar dapat melakukan perpanjangan menjadi IUPK. Di dalam RPP Revisi ke-6 PP 23/2010, diatur bahwa perusahaan tambang batubara yang memiliki PKP2B dapat langsung memperoleh IUPK  tanpa melalui proses lelang terlebih dahulu selama 20 tahun dengan syarat perusahaan pemegang PKP2B  mempunyai rencana kerja yang tentunya telah disetujui oleh Kementerian ESDM bersumber dari tempo.co pada 5 April 2019.

Sementara Menteri BUMN, Rini, menginginkan agar revisi PP 23/2010 ini selaras dengan UU Minerba. Penguasaan negara terhadap sumber daya alam terealisasi jika pengelolaannya diprioritaskan kepada BUMN dimana keuntungan yang didapatkan seutuhnya untuk negara. Kemudian soal perluasan wilayah IUP, pemegang PKP2B yang diperpanjang menjadi IUP tidak melebihi 15.000 hektar. Jika perusahaan sebelumnya memegang lebih dari 15.000 hektar, maka sisa dari dari 15.000 tersebut dikembalikan kepada negara sebagai cadangan sumber daya batubara negara. Pada pasal 75 dalam UU Minerba diatur bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diprioritaskan kepada BUMN dan BUMD. Selain itu, PKP2B generasi pertama yang habis kontrak, menurut UU Minerba kalau jatuh tempo dikembalikan ke negara dalam bentuk WPN (Wilayah Pencadangan Negara), boleh diperpanjang tidak melebihi 15.000 hektar. Itulah alasan Rini enggan menyepakati revisi ke-6 PP 23/2010 ini sebelum dikaji kembali.

Menanggapi revisi PP 23/2010, Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), dikutip dari media Energy World, menyampaikan bahwa apabila BUMN diprioritaskan dalam penguasaan sumber daya batubara memberikan kepastian suplai ke PLN dalam kondisi harga tinggi maupun rendah. Sementara, dalam pengelolaan sumber daya alam oleh sektor swasta juga telah terbukti mampu meningkatkan devisa negara terutama dalam sektor tambang batubara.

(MS)

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !