Detail Berita


Isu Banjir Bandang Akibat Pertambangan Nikel di Konawe Utara?



Tanggal terbit: 14-06-2019

­duniatambang.co.id - Proceeding yang ditulis oleh Apriajum, dkk. (2016), menyebutkan bahwa di Sulawesi Tenggara terdapat unsur nikel di dalam kisi-kisi mineral olivin dan piroksin yang apabila terendapkan maka kadar nikel bisa menjadi lebih tinggi hingga diatas 2% atau yang bisa disebut dengan pengayaan nikel. Nikel merupakan komoditas ekspor pertambangan yang prospek karena memiliki keterkaitan hilirisasi terhadap industri-industri manufaktur.  Dengan begitu penambangan nikel dapat menjadi masa depan pertambangan Indonesia ( Baca artikel lainnya: 2030 Nickel Didominasi China?). Salah satu penambangan nikel terbesar terletak di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Konawe Utara sedang ditimpa banjir bandang akibat hujan tiada henti yang terhitung sejak Sabtu (1/6) hinggga Senin (10/6) yang menggenangi pemukiman warga. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Konawe Utara, mengungkapkan terdapat lebih dari 4.095 jiwa mengungsi yang terdiri dari 1.054 Kepala Keluarga  yang bermukim di 6 kecamatan.

Hujan lebat yang melanda Konawe Utara puncaknya terjadi pada Minggu (9/6). Penyebab banjir bandang Konawe Utara ini belum diketahui secara pasti. Sementara menurut BPBD Sulawesi Tenggara mengatakan dua di antara penyebab banjir adalah permasalahan irigasi dan alih fungsi hutan. Saluran pembuangan irigasi jaringan primer dan sekunder apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan penyumbatan sehingga air tidak bisa dialirkan.

Banyaknya IUP nikel di wilayah Konawe Utara ini diisukan memiliki keterkaitan dengan bencana yang mengancam Konawe Utara. Melalui media Kompas (6/11/17), data dari Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dari total 389 IUP, 196 merupakan IUP nikel yang terdiri dari 188 IUP operasi produksi dan 8 IUP eksplorasi yang meliputi wilayah tambang nikel Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, dan Buton. Sementara di Konawe Utara sendiri terdapat 72 Izin Usaha Pertambangan yang sudah clear and clean (CnC).

Tambang yang tidak mempunyai IUP resmi dari pemerintah banyak beroperasi di wilayah Konawe Utara. Kawasan hutan yang kini beralihh funsgi menjadi lahan pertambangan membuat berkurangnya daerah resapan air sehingga terjadi pendangkalan di badan sungai yang menyebabkan meluapnya sungai Lahambuti dan Konaweha yang memicu terjadinya banjir. Dengan adanya tambang ilegal dapat mencederai citra pertambangan yang sudah menjalankan prosedur sesuai dengan Permen ESDM nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan dan Mineral Batubara. Untuk itu  Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Konawe Utara perlu mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan. Jika terdapat izin tambang ilegal, maka pemerintah berhak bertindak tegas untuk mengusut permasalahan dengan mencabut izin tambang ilegal tersebut.

Banjir bandang Konawe ini harus cepat dilakukan penanganan dan evaluasi penyeban terjadinya banjir. Sementara itu,  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, akan mengadakan penelitian terkait ada tidaknya ekses dari perizinan terhadap banjir bandang Konawe Utara. Siti juga akan merapatkan persoalan banjir ini antar direktorat jenderal karena permasalahan banjir ini menyentuh banyak aspek, dari mulai soal pertambangan, perkebunan, pertanian, sistem drainase, dan bentang alam Konawe Utara.

Untuk di wilayah hulu, KLHK berkonsentrasi menangani dengan penanaman pohon. Karena pertumbuhan pohon dibutuhkan waktu yang cukup lama, untuk proses yang lebih cepat KLHK mengecek  bangunan-bangunan penahan. Sedangkan untuk sistem drainase, menjadi peran pemerintah kota, karena tentunya sistem tersebut ada di kewilayahan yang dibantu oleh Kementerian PUPR.

MS

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !