Detail Berita


Revisi PP Nomor 23/2010, Antara BUMN atau Swasta Siapa yang Lebih Pro Rakyat?



duniatambang.co.id - Revisi ke-6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Mineral dan Batubara yang sebelumnya ditargetkan oleh pemerintah akan terbit pada akhir tahun 2018 atau awal tahun 2019, tetapi hingga kini belum kunjung diterbitkan. Pengusaha pertambangan batubara menginginkan revisi ke-6 ini segera diterbitkan mengingat prosesnya yang cukup lama. Poin pokok dalam revisi ke-6 ini adalah mengenai  perpanjangan dan perubahan status perizinan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Revisi ini dilakukan agar adanya kejelasan investasi bagi perusahaan tambang batubara yang akan habis masa kontrak PKP2B. Terdapat 7 perusahaan besar tambang batubara pada generasi pertama yang akan habis masa kontrak PKP2B yaitu PT Tanito Harum (2019), PT Arutmin Indonesia (2020), PT Kaltim Prima Coal (2021) , PT Multi Harapan Utama (2022), PT Adaro Indonesia (2022) , PT Kideco Jaya Agung (2022). dan PT Berau Coal pada tahun 2025.

Mengenai kejelasan investasi, perusahaan perlu mempersiapkan kiat khusus karena usaha pertambangan yang sifatnya jangka panjang memerlukan pembangunan jalan tambang, infrastruktur, persediaan alat berat dan peralatan-peralatan lainnya. Revisi ke-6 PP 23/2010 ini direncanakan akan diterbitkna bersamaan dengan terbitnya PP tentang perpajakan dan penerimaan negara dari bidang usaha batubara guna membantu tingkat investasi dan kepastian hukum keberlangsungan perusahaan tambang batubara tersebut.

Di lain pihak, pemerintah melalui Kementerian BUMN, meminta supaya revisi PP tersebut bisa memberikan kewenangan penguatan peran BUMN untuk menyokong ekonomi nasional sebagai bentuk pelaksanaan konstitusi yang mengacu kepada amanat UU No 4 tahun 2009 mengenai kekayaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batu bara merupakan kekayaan negara yang pengusahaannya harus dilakukan secara optimal untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kementerian BUMN juga meminta agar tambang-tambang batubara yang akan berakhir kontrak PKP2B harus mengikuti regulasi yaitu harus mengembalikan kewenangan penguasaan kontrak PKP2B kepada negara. Dalam hal ini dikembalikan terlebih dahulu kepada BUMN sebelum kontrak PKP2B diperpanjang menjadi IUPK. Jika BUMN tidak berminat mengelola maka diserahkan ke pihak swasta. Permintaan Kementerian BUMN lainnya adalah soal batasan wilayah tidak melebihi 15.000 ha dengan alasan permintaan tersebut sesuai dengan UU Minerba.

Berbeda dalam aturan sebelumnya, perpanjangan kontrak paling cepat diajukan paling cepat 2 (dua) tahun dan paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir. Dalam draf revisi PP tersebut  tertulis pemegang PKP2B boleh mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat 5 tahun atau paling lambat 1 tahun sebelum kontrak berakhir karena industri pertambangan membutuhkan kepastian usaha jangka panjang.

Dalam hal ini, pihak swasta menilai pengelolaan oleh sektor swasta lebih efisien. Sebab apabila tambang batubara sepenuhnya dikelola oleh BUMN mesti memperhatikan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dan kebutuhan operasional yang cukup untuk menjaga tingkat produktivitas. Di samping itu, jika tambang batubara yang habis masa kontrak dikelola oleh holding pertambangan BUMN melalui PT Inalum (Indonesia Asahan Aluminium) yang terdiri dari perusahaan-perusahaan BUMN, pemerintah berharap harga batubara bisa lebih mudah diatur sehingga perekonomian dapat lebih stabil, sehingga kontribusi untuk negeri akan terus meningkat sesuai dengan slogan “BUMN untuk negeri”. Baik swasta maupun BUMN, tujuan akhirnya mesti mengarah kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

 

(MS)