Detail Berita


Tata Niaga Nikel Domestik Belum Berjalan, Akankah Ekspor Kembali Dibuka?


"Pembakaran di furnace"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 23-06-2020

duniatambang.co.id - Polemik tata niaga nikel domestik masih berlanjut. Sebagai informasi, beberapa waktu lalu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membuat beleid mengenai tata niaga nikel domestik melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 yang didalamnya tertuang tentang penetapan Harga Patokan Mineral (HPM). Beleid ini dibuat dengan harapan dapat menguntungkan penambang dan pengusaha smelter. Namun, dalam pelaksanaannya beleid tersebut dinilai belum diimplementasikan secara optimal.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pun baru-baru ini buka suara terkait dengan opsi meminta pemerintah untuk kembali membuka keran ekspor bijih nikel kadar rendah secara terbatas. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan bahwa pihaknya membuka opsi tersebut kepada pemerintah lantaran beleid tata niaga nikel belum berjalan secara optimal. Terlebih, smelter lokal masih belum menerapkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 terutama terkait dengan Harga Patokan Mineral (HPM).

Baca juga: Permen ESDM No 11/2020 Mulai Diberlakukan, Transaksi Nikel Harus Mengacu HPM

Lebih lanjut, Meidy menjelaskan bahwa jika mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2020 maka HPM bijih nikel untuk kadar 1,8% secara Free on Board (FOB) pada bulan Juni berada dilevel  US$ 28,93 per wet metric ton (wmt). Bahkan dirinya pun menambahkan jika mengacu pada skema Cost, Insurance, adn Freight (CIF) HPM bijih nikel untuk kadar 1,8%  bisa mencapai US$ 34 per wmt.

Sedangkan jika mengacu pada pasar internasional, Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan harga bijih nikel kadar 1,8% bisa mencapai US$ 70 per wmt secara CIF. Realitanya, saat ini kontrak penambang dan smelter lokal berdasarkan business to business masih menghargai bijih nikel kadar 1,8% senilai US$ 27 per wmt.  Untuk itu, APNI mengklaim bahwa sejumlah penambang saat ini masih memilih untuk menahan penjualan nikel kadar rendah ke smelter lokal.

Menanggapi fakta ini, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pun mengajukan opsi agar keran ekspor bijih nikel kadar rendah dapat dibuka secara terbatas. APNI pun mengatakan bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pemerintah meliputi Presiden Joko Widodo, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Watimpres, KSP, Komisi VII DPR RI, serta ke Gubernur Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

 

Akanhkah ekspor bijih nikel kadar rendah kembali dibuka?

 

Penulis : Lia Ade Putri

Editor   : Ocky PR.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !