Detail Berita


Jokowi Wajibkan Perusahaan Tambang Asing Divestasi Saham


"Alat berat pertambangan"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 19-06-2020

duniatambang.co.id - Presiden Jokowi bakal mewajibkan seluruh perusahaan tambang di Indonesia yang dimiliki asing untuk mengurangi kepemilikan sahamnya sebesar 51 persen. Nantinya, saham tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMD, BUMN hingga perusahaan swasta nasional. Pernyataan Presiden Jokowi itu tertuang dalam Undang-Undang Minerba yang baru. Aturan itupun sudah disetujui oleh pihak DPR dan Presiden Jokowi secara resmi telah menekennya pada tanggal 10 Juni lalu.

Lebih lanjut, perusahaan tambang yang wajib melakukan divestasi atau pengurangan saham itu adalah perusahaan tambang yang sudah mendapatkan baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jokowi menambahkan, proses divestasi itu nantinya bisa dilakukan secara bertahap.

Kemudian setelah perusahaan melakukan divestasi, maka pihak pemerintah hingga perusahaan swasta nasional melakukan koordinasi guna mengatur skema yang diambil, khususnya membahas besaran saham yang akan dibeli. Proses penawaran saham divestasi itu pun nantinya bisa dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI).

Akan tetapi bagaimana prosedur dan aturan dalam pelaksanaan divestasi saham itu harus mengikuti peraturan pemerintah, yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.

Sementara itu pihak Kementerian ESDM menyebut bahwa aturan divestasi saham perusahaan tambang yang dimiliki pihak asing, yang dilakukan secara bertahap  itu dianggap sebagai jalan tengah agar para investor tetap tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya dalam hal pertambangan.

Selama ini jamak diketahui jika dalam bidang pertambangan kerap mendapatkan sejumlah tantangan yang silih berganti. Seperti semakin gencarnya kampanye terkait penggunaan energi bersih sampai jatuhnya harga komoditas tambang akibat dari adanya wabah pandemi.

Dengan kebijakan seperti ini, diharapkan banyak investor yang mau menanamkan modalnya. Terlebih pertambangan di Indonesia saat ini membutuhkan modal yang sangat besar agar program hilirisasi tambang bisa terwujud dan berjalan sesuai rencana.

Namun meski demikian, pihak Kementerian ESDM dan pemerintah masih belum memberikan rincian secara detail berapa lama jangka waktu divestasi saham secara bertahap itu harus berlangsung. Hal tersebut perlu mempertimbangkan berbagai hal, seperti kondisi ekonomi global, minat para investor, khususnya terkait masalah nilai keekonomiannya.

 

Penulis : Edo Fernando

Editor    : Umar RP.

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !