Berita

Regulasi yang Harus Dipahami Jika Ingin Jadi pengusaha Tambang


Yogyakarta - Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar terutama di bidang pertambangan. Potensi bahan galian yang belum dilakukan penambangan masih banyak membuka peluang untuk dilakukan eksplorasi. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, usaha pertambangan dikelompokkan menjadi usaha pertambangan mineral dan usaha pertambangan batubara.


Untuk melakukan pertambangan mineral dan batubara, pelaku usaha harus mendapatkan izin usaha. Usaha pertambangan dilakukan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Perbedaan antara IUP, IUPK, dan IPR ini terletak pada pemberian izin, luas wilayah, kepentingan daerah, dan pelaku usaha yang berhak melakukan kegiatan usaha pertambangan.


Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berhak memberikan IUP adalah bupati/walikota dalam satu wilayah kabupaten/kota, gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah kabupaten dalam satu provinsi setelah mendapat rekomendasi bupati/walikota setempat, dan menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi dengan mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. IUP ini diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh calon pemegang IUP adalah persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.


Sementara itu, yang berhak memberikan IUPK adalah menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. IUPK diberikan kepada badan berbadan hukum Indonesia baik berupa BUMN, BUMD, dan swasta. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Berbeda dengan IUPK, IPR diberikan kepada penduduk setempat yang ingin melakukan usaha pertambangan, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.


Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara menjabarkan bahwa IUP terdiri dari IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. IUP eksplorasi mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP operasi produksi mencakup konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan. IUPK juga terdiri dari IUPK eksplorasi dan IUPK operasi produksi. IUPK eksplorasi juga mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUPK operasi dan produksi terdiri dari konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan.


Kegiatan IUP dan IUPK eksplorasi, tahap pertama adalah penyelidikan umum untuk mengetahui kondisi geologi regional dan mengetahui adanya indikasi endapan mineral dan batubara. Kemudian, pada tahap eksplorasi berguna untuk mendapatkan informasi secara rinci dan teliti pada seluruh WIUP atau WIUPK. Selanjutnya, studi kelayakan terdiri dari atas kegiatan kajian kelayakan teknis dan ekonomis, dan kajian kelayakan lingkungan hidup.


Pelaksanaan IUP dan IUPK operasi produksi dimulai dari tahap konstruksi meliputi penyediaan peralatan tambang, membangun sarana prasarana, dan pengujian peralatan. Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib memulai kegiatan konstruksi yaitu paling lambat 6 (enam) bulan setalah ditetapkannya IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi. Tahap selanjutnya adalah penambangan terdiri dari pengupasan lapisan tanah penutup (top soil) dan batuan penutup, penggalian atau pengambilan, dan pengangkutan mineral dan batubara. Kemudian tahap pengolahan dan pemurnian. Pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi wajib melakukan kegiatan untuk meningkatkan nilai jual mineral dan batubara.  Tahap terakhir adalah pengangkutan dan penjualan yang mencakup kegiatan pemuatan, pengangkutan, pembongkaran, dan penjualan.


Proses perizinan IPR tidak terlalu rumit sepeti IUP dan IUPK. IPR terdiri atas kegiatan penyususan dokumen lingkungan, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, dan/ atau pengangkutan dan penjualan. Skala wilayah untuk IPR pun lebih kecil dari skala wilayah IUP dan IUPK.
Setelah proses penambangan selesai, pelaku usaha yang telah diberikan IUP, IUPK, maupun IPR wajib melakukan reklamasi dan pascatambang seperti yang telah dipaparkan pada Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

MS