Detail Berita


Era Baru Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia


"Wheel loader di area pertambangan"
Sumber gambar: gettyimages.com


Tanggal terbit: 08-06-2020

duniatambang.co.id - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) pada tanggal 12 Mei 2020 yang lalu. UU Minerba 2009, yang sudah berusia lebih dari satu dekade, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha pertambangan mineral dan batubara saat ini.

Berikut beberapa poin-poin menarik dari RUU Minerba.

Sistem sentralisasi

Salah satu perubahan yang paling jelas dalam RUU Minerba adalah penerapan sistem sentralisasi (centralized system). Dengan kata lain, kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan batubara di Indonesia sebagian besar berada di tangan pemerintah pusat. Antara lain, pemerintah pusat berwenang untuk menetapkan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu atau batubara, serta menerbitkan perizinan berusaha pertambangan.

Sebagai akibat dari kewenangan tersebut, gubernur wajib menyerahkan dokumen perizinan yang telah diterbitkan untuk diperbarui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Lebih lanjut, RUU Minerba hanya memberikan wewenang untuk mencabut IUP atau IUPK kepada Menteri ESDM, dan tidak lagi kepada pemerintah daerah seperti dalam UU Minerba 2009.

Di satu sisi, sistem sentralisasi yang hendak diterapkan berdasarkan RUU Minerba ini menerima banyak kritik dengan alasan bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Di sisi lain, perubahan ini justru menunjukan sikap tegas Indonesia dalam memberantas permasalahan tumpang tindih perizinan. Indonesia dapat dikatakan telah belajar dari pengalaman sebelumnya, seperti contohnya dari kasus arbitrase ICSID yang diajukan oleh investor asing Churchill Mining PLC dan anak perusahaannya Planet Mining Pty terhadap Indonesia sehubungan dengan kasus dugaan pemalsuan puluhan dokumen pertambangan. Sebagai catatan, kasus tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima.

Perizinan

Jenis perizinan yang terdapat dalam RUU Minerba yang baru tidak hanya terbatas pada tiga jenis izin yang sebelumnya diatur dalam UU Minerba 2009, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), namun juga mencakup beberapa jenis lainnya, termasuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan.

Perlu dicatat juga bahwa lingkup kegiatan operasi produksi dalam RUU Minerba telah diperluas dan mencakup kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan – selain dari kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau permurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Berbeda pula dengan UU Minerba 2009, RUU Minerba memperbolehkan pemindahtanganan IUP dan/atau IUPK sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM. Oleh karenanya, tidak heran RUU Minerba dianggap memberikan peluang investasi lebih banyak kepada para perusahaan tambang.

Jaminan-jaminan dalam RUU Minerba

RUU Minerba juga tidak segan dalam memberikan jaminan (dengan secara tegas menggunakan frasa dijamin untuk menciptakan iklim pertambangan yang dapat mengambil kepercayaan para investor.

Berikut di bawah ini adalah jaminan-jaminan yang ditawarkan dalam RUU Minerba:

  • Pemegang IUP yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dijamin dapat melakukan kegiatan operasi produksi.
  • Jangka waktu kegiatan operasi produksi dijamin akan diperpanjang.
  •  Pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pemegang IUP, IUPK atau IPR dijamin tidak akan diubah.
  •  KK dan PKP2B dijamin diperpanjang dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi KK dan PKP2B selama masing-masing 2 tahun.
  • Padahal, KK dan PKP2B sebelumnya tidak dapat diperpanjang sama sekali dalam UU Minerba 2009.

Mengenai jaminan-jaminan tersebut, pemerintah sepatutnya lebih berhati-hati karena hal (janji-janji) dalam RUU Minerba tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya karena untuk memenuhi ekspektasi para investor (yang mempengaruhi keputusannya untuk menanam modal di Indonesia), tetapi juga karena merupakan kewajiban hukum tertulis.

Kewajiban divestasi

Dalam RUU Minerba, perusahaan asing pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi memiliki kewajiban untuk melakukan divestasi saham sebesar 51% secara berjenjang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan/atau badan usaha swasta nasional, tanpa menetapkan jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, UU Minerba 2009 yang menetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun dapat dianggap lebih memberikan kepastian atas pelaksanaan divestasi saham. 

Selanjutnya, apabila mekanisme penjualan saham secara langsung tidak dapat dilakukan, RUU Minerba menentukan bahwa penawaran divestasi saham dapat dilakukan melalui bursa saham Indonesia. Mekanisme alternatif ini dapat mengurangi peluang BUMN untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara, tetapi sebaliknya membuka peluang bagi pemegang izin untuk membeli kembali sahamnya (contohnya melalui salah satu anak perusahaannya).

Kewenangan dalam menerbitkan perizinan smelter

Selama ini, pertanyaan mengenai dualisme atas wewenang penerbitan perizinan terkait kegiatan pengolahan dan permurnian mineral (smelter) sangat sering dijumpai dan belum terpecahkan: apakah perizinan tersebut menjadi kewenangan Kementerian ESDM atau Kementerian Perindustrian?

RUU Minerba memaparkan solusi terhadap pertanyaan tersebut. Perusahaan yang hanya mengoperasikan pabrik smelter memerlukan izin usaha industri dari Menteri Perindustrian, dan bukan izin usaha pertambangan. Dengan demikian, IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang telah diterbitkan sebelumnya akan menjadi perizinan usaha industri.

Melihat pada muatan-muatan dalam RUU Minerba tersebut di atas, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada pengusaha tambang dalam RUU Minerba menunjukan tujuannya untuk mempermudah investasi dan kegiatan pertambangan. Namun, di satu sisi hal ini juga menghasilkan pandangan bahwa RUU Minerba cenderung lebih liberal dan menguntungkan pengusaha tambang.

 

Berita serupa
Berita Populer
Berikan Komentar

Kontak Informasi Dunia Tambang:

Kunjungi web Advertising kami !