Berita

Pertambangan: Orde Baru VS Reformasi Ditinjau dari Undang-Undang yang Berlaku

Sebelum Indonesia merdeka, sektor pertambangan di Indonesia masih dikendalikan oleh negara penjajah terutama Belanda dan Jepang. Sebagai negara yang dikeruk kekayaan alamnya, Indonesia dapat bangkit dan membuat hukum pertambangan agar pertambangan di Indonesia dapat dikelola dengan baik untuk kemakmuran rakyat.

Pada masa orde baru, hukum pertambangan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pada masa orde baru ini, kebijakan ekonomi ditekankan pada pertumbuhan ekonomi. Sejarah mencatat, ekonomi Indonesia ambruk yang ditandai dengan rendahnya nilai Rupiah terhadap dollar. Situasi genting ini juga semakin terpuruk akibat kepemilikan Kuasa Pertambangan masih didominasi oleh asing.

Pada era reformasi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Dibentuknya Undang-Undang baru ini dikarenakan adanya tuntutan reformasi dalam segala bidang dan adanya otonomi daerah. Dalam bidang pertambangan, Undang-Undang ini bertujuan untuk mengembalikan kewenangan negara dalam terhadap pengelolaan sumber daya alam untuk perbaikan sektor pertambangan di Indonesia.

Perbedaan antara pertambangan era orde baru dan refomasi, Dunia Tambang merangkum beberapa poin yang menjadi perbedaan pada era tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku sebagai berikut.

1. Prinsip hak penguasaan dan perizinan

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan galian yang berbadan hukum dikendalikan oleh negara. Perizinan usaha pertambangan diberikan oleh negara sehingga lebih memudahkan pendataan jumlah perusahaan  yang melakukan usaha pertambangan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penguasaan dan perizinan minerba oleh negara dan diselenggarakan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah (desentralisasi) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengelompokan bahan galian

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan galian dikelompokkan menjadi bahan galian strategis, bahan galian vital, dan bahan galian bukan strategis dan bukan vital. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, usaha pertambangan terbagi menjadi mineral dan batubara. Kelompok mineral terdiri dari radioaktif, logam, bukan logam,  dan batuan.

3. Kewenangan pengelolaan

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan galian strategis dan vital diatur oleh menteri yang bertugas di bidang pertambangan, sedangkan bahan galian yang tidak termasuk strategis dan vital diatur oleh pemerintah daerah tingkat I (Provinsi) sesuai lokasi bahan galian berada. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009,  kewenangan pengelolaan terbagi menjadi kewenangan di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

4. Wilayah Pertambangan

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, luas wilayah pertambangan tidak diatur terlalu rinci tetapi disebutkan bahwa minimal izin usaha pertambangan adalah 5000 Ha. Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, wilayah pertambangan adalah bagian dari tata ruang nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPR.

5. Tahapan usaha

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, tahapan usaha pertambangan terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, usaha pertambangan melalui dua tahap yaitu tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi. Tahap eksplorasi terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sementara tahap operasi produksi terdiri dari konstruksi, penambanganm pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

6. Pengawasan

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pengawasan dilakukan di tangan pemerintah pusat atas pemegang KP, KK, PKP2B. Sedangkan, pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya atas pemegang IUP, IUPK, dan IPR.

Berdasarkan jurnal ilmiah yang ditulis oleh Yossa Yonathan Hutajulu, Dosen Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya, menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 terdapat kerugian dan keuntungan. Perubahan pemberian izin dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebabkan kerugian sebagai contoh tercatat terdapat 311 dari 866 izin usaha pertambangan yang bermasalah. Keuntungan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini adalah mewajibkan perusahaan untuk mempunyai pabrik pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Keuntungan lain yang didapat adalah perusahaan bisa mengatur luas wilayah penambangan sesuai dengan kebutuhan.

MS